Sikat Korupsi dan Tutup Kebocoran APBN, Prabowo Andalkan Jurus Ini!

Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintah mengandalkan transformasi digital dan perbaikan tata kelola untuk pemberantasan korupsi, meningkatkan penerimaan negara dan membantu mencegah kebocoran keuangan negara.

"Salah satu strategi utama pemberantasan korupsi yang telah terbukti efektif adalah dengan terus menerus melakukan perbaikan pada proses tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi dan reformasi sistemik pada aspek birokrasi pemerintah," ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan saat mewakili Presiden Prabowo Subianto pada Pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2024 di Jakarta, dikutip dari situs Kementerian PANRB, Selasa (10/12/2024).

Pemerintah mengupayakan perbaikan pelayanan melalui transformasi digital dan terus mendorong reformasi birokrasi. Salah satunya memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai alat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

"Komitmen kuat pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi tertuang dalam Asta Cita ke-7 yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Saya berharap seluruh instansi dapat bersinergi dan bersatu padu untuk memberantas korupsi," ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, menambahkan, upaya pencegahan korupsi, pengawasan, dan penegakan hukum terkait korupsi harus diperketat, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan anggaran anggaran di kalangan birokrasi.

Digitalisasi dan integrasi penting untuk dilakukan pada seluruh lini layanan pemerintah. Pada tahun 2023, evaluasi yang dilakukan oleh Stranas PK mengungkap tiga tantangan utama dalam pelaksanaan aksi pelayanan pemerintah, yaitu ketidaktersediaan data; data yang ada masih tersebar dan tidak terintegrasi; serta sistem layanan yang belum memiliki standar baku.

"Masalah-masalah ini berdampak pada lemahnya pengambilan kebijakan berbasis data, sehingga sering kali tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, Stranas PK memprioritaskan integrasi dan digitalisasi layanan pada K/L/D, salah satunya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)," kata Rini.

Dengan SIPD, sinkronisasi program pembangunan pusat dan daerah dapat dikontrol langsung melalui satu sistem yang sama dengan menghadirkan informasi penggunaan anggaran dan kinerja dari program prioritas seperti pengendalian inflasi, pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem, dan investasi dapat efektivitasnya dapat dimonitor dan diukur.

Perbaikan sistem dan integrasi data yang didorong Stranas PK juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara. Stranas PK juga membantu mencegah kebocoran keuangan negara dengan mendorong penggunaan data kependudukan untuk perbaikan data orang miskin atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial untuk mencegah penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.

"Semua capaian ini jadi bukti digitalisasi jika dilakukan dengan baik dapat menghadirkan manfaat yang luar biasa dari efisiensi dan transparansi layanan hingga pencegahan korupsi," ujarnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango juga menyampaikan dukungannya pada komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Kami memahami tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia sangat besar. Namun, kami juga percaya dengan semangat Asta Cita di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, penguatan KPK, pelaksanaan pemerintahan yang bersih, serta penegakan hukum yang independen dan berkeadilan dapat diwujudkan," ujarnya.

"Dengan semangat kebersamaan, mari kita jadikan momentum Hari Antikorupsi Sedunia ini sebagai tonggak perubahan mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Nawawi.

(mij/mij)

Next Article Skema Pensiun PNS Mau Diubah Tahun Depan, Jadi Dapat Rp 1 Miliar?