APBN Prabowo Terbatas, 45% Setoran Negara Cuma Buat Bayar Utang!

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memiliki ruang fiskal yang sangat terbatas untuk menjalankan program-programnya pada tahun pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Menteri Keuangan era 1998, Fuad Bawazier, yang juga merupakan politikus Partai Gerindra mengatakan, sempitnya ruang fiskal Prabowo itu karena total target pendapatan negara 45%nya hanya untuk membayar utang.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, profil utang jatuh tempo pada 2025 senilai Rp 800,33 triliun.

Sementara itu, untuk bunga utang yang akan dibayarkan pemerintahan Prabowo pada 2025 ini senilai Rp 552,85 triliun berdasarkan data rancangan APBN 2025 yang telah disahkan DPR.

Dengan begitu, Fuad mengatakan, secara total untuk membayar utang saja APBN 2025 menghabiskan anggaran sekitar Rp 1.353,18 triliun, atau 45% dari target pendapatan negara pada 2025 senilai Rp 3.005,1 triliun.

"45% dari pendapatan nasional, pendapatan negara kan. Jadi ruang fiskal memang tidak banyak," kata Fuad dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (25/10/2024).

Permasalahan ini lah yang menurutnya membuat Prabowo ke depan harus melakukan terobosan untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio ke depan. Ia menekankan, tak bisa lagi tax ratio bergerak di kisaran 10%.

"Nah itu semuanya adalah bersimpul kepada koordinasi. Makanya dalam pidato secara implisit itu Pak Prabowo mengatakan, ya kita coba, kita harus coba. Karena ruangan untuk itu sebetulnya makin menyempit," tuturnya.

Prabowo saat rapat kabinet perdananya pada Rabu lalu juga telah menekankan berkali-kali pentingnya bagi para menteri untuk mengedepankan sikap penghematan dan efisiensi anggaran.

Dia meminta Kemenkeu untuk mencoret kegiatan yang sifatnya hanya seremonial. Mantan Menteri Pertahanan ini beralasan anggaran negara harus dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan.

"Saya meminta detail kegiatan seremonial, seminar, terlalu banyak sarasehan, konferensi, perjalanan luar negeri mohon dikurangi," kata Prabowo dalam arahannya di rapat kabinet.

Selain itu, Prabowo juga meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk mempelajari semua proyek yang ada di pemerintahan. Prabowo tak ingin lagi ada proyek mercusuar di pemerintahannya.

"Pelajari semua proyek, jangan ada proyek mercusuar. Semua ditujukan pada pidato saya pada hari pelantikan saya," ujar Prabowo.

(arj/mij)

Next Article Utang RI Saat Pandemi Covid Harus Diselesaikan Prabowo