Inikah Alasan Prabowo Larang Pejabat Jor-Joran Proyek Mercusuar

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menjalankan pemerintahan dengan anggaran yang terbatas. Bahkan dalam Sidang Kabinet Perdana, Rabu (23/10/2024) ia memberikan arahan mengenai penghematan dan efisiensi.

Seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas diminta untuk mempelajari semua proyek yang ada di pemerintahan. Prabowo tak ingin lagi ada proyek mercusuar di pemerintahannya.

"Pelajari semua proyek, jangan ada proyek mercusuar. Semua ditujukan pada pidato saya pada hari pelantikan saya," ujar Prabowo.

Begitu pula dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani diperintahkan menelusuri alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian. Ia meminta Sri Mulyani menyisir kegiatan yang sifatnya seremonial, untuk dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan.

"Saya meminta detail kegiatan seremonial, seminar, terlalu banyak sarasehan, konferensi, perjalanan luar negeri mohon dikurangi," kata Prabowo dalam arahannya di rapat kabinet.

Anggaran Terbatas

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty menilai arahan Prabowo mengenai efisiensi itu pasti punya alasan. Dia menduga Prabowo menyadari bahwa kebutuhan anggaran untuk program pemerintahannya amat besar, sementara anggaran negara terbatas.

Maka itu, menurutnya Prabowo ingin memastikan bahwa anggaran negara digunakan untuk program-program utama pemerintahan. "Jadi perlu dipastikan sesuai dengan program yang diutamakan," kata Telisa, dikutip Minggu, (27/10/2024).

Telisa menilai Prabowo amat menyadari soal keterbatasan anggaran negara ini. Terlebih, Prabowo pernah berada di pemerintahan selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan. Dengan demikian, Prabowo mengerti bahwa terdapat anggaran-anggaran yang seharusnya bisa dipakai secara lebih efektif.

"Dan pasti beliau sudah diberi masukan oleh para penasehatnya," kata Telisa.

Sebagaimana diketahui, APBN 2025 atau tahun pertama Prabowo telah diketok dengan postur belanja mencapai Rp 3.621 triliun. Adapun untuk belanja kementerian/lembaga mencapai Rp 1.160 triliun.

Meski anggaran belanja tahun 2025 meningkat daripada 2024, pemerintahan Prabowo diproyeksikan akan menghadapi ruang fiskal yang sempit. Anggaran di tahun pertama Prabowo akan terpakai Rp 552 triliun guna membayar bunga utang.

Sementara, bertambahnya jumlah kementerian/lembaga menjadi 48 dikhawatirkan juga akan menambah berat beban anggaran. Belum lagi program-program unggulan Prabowo seperti makan bergizi gratis membutuhkan biaya tidak sedikit.

Sempitnya ruang fiskal Prabowo diamini oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Drajad Wibowo. Dia mengatakan salah satu pengeluaran pemerintah yang cukup besar adalah untuk membayar bunga utang.

Drajad mengatakan pemerintah Prabowo sebetulnya masih kekurangan anggaran sebesar Rp 300 triliun pada APBN 2025. Dia bilang tambahan anggaran itu diperlukan guna mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,89% pada 2025.

"APBN 2025 saja sudah kekurangan Rp 300 triliun untuk mengejar target growth yang kita perlukan," kata dia.

Centre of Strategic and International Studies (CSIS) menilai ada sejumlah opsi yang bisa dilakukan Prabowo guna memperluas ruang fiskal pada 2025. Salah satu opsinya memang agak berat, yaitu pemangkasan subsidi BBM jenis Pertalite dan solar.

Peneliti CSIS Ardhi Wardhana menyebut pemangkasan subsidi BBM diperkirakan mampu menghemat anggaran hampir Rp 100 triliun setiap tahun. Uang tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya di pemerintah Prabowo.

"Jadi ada tambahan ruang fiskal Rp 85 hingga Rp 91 triliun," kata dia.

(Emir Yanwardhana/haa)

Next Article Target Utang Prabowo Diminta Lebih Kecil, Ini Kata Sri Mulyani!