OECD: Anggaran Makan Bergizi Gratis Bisa Bengkak Rp 9,94 Triliun

Jakarta, CNBC Indonesia - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) berpotensi bengkak sebesar US$ 30 miliar atau 14% dari anggaran.

Anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp 71 triliun, jika diproyeksi bengkak 14%, maka tambahannya mencapai Rp 9,94 triliun.

Dalam laporan Survei Ekonomi OECD Indonesia edisi November 2024, OECD mengungkapkan program ini patut dipuji tetapi menghadapi kesulitan pelaksanaan, dalam hal logistik dan pendanaan. Misalnya, produksi susu sangat tidak mencukupi, dan pengiriman makanan ke seluruh nusantara akan terbukti menantang.

"Program ini akan dilaksanakan secara bertahap dan biayanya diperkirakan mencapai US$ 4,3 miliar dalam anggaran tahun 2025, kemungkinan meningkat hingga US$ 30 miliar, atau 14% dari anggaran pemerintah," kata OECD dalam laporannya.

Oleh karena itu, OECD menilai pendekatan yang fleksibel dan terarah akan terbukti penting untuk memastikan efektivitas program dan keberlanjutan fiskal, seperti di negara lain seperti India, yang pada tahun 2021. Negara ini mampu menyediakan makan siang gratis untuk 118 juta siswa yang terdaftar di 1,12 juta sekolah.

Menurut penilaian OECD, India telah terbukti berhasil mengendalikan biaya. Pendekatan terdesentralisasi - program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat - telah membantu memastikan fleksibilitas dan membatasi paparan pemerintah pusat.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi implementasinya, akan disesuaikan dengan kondisi harga bahan makanan di daerah masing-masing.

Nantinya, jika ada daerah yang harga per sekali makan di bawah Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (28/11/2024).

Dadan menegaskan pihaknya tidak akan membeli makanan siap saji, melainkan langsung membeli bahan baku yang akan dimasak dan jumlahnya akan disiapkan sesuai menu setiap harinya. Menunya juga akan ditentukan oleh ahli gizi.

(haa/haa)

Next Article Setoran Pajak Seret, Dana Makan Bergizi Gratis Prabowo Bisa Terancam