RI Bebas Masuk Geng Manapun, Termasuk Rusia dan China

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia untuk bergabung dengan blok BRICS (Brazil, Russia, India, China, dan Afrika Selatan). Berlainan arah dengan keputusan Presiden ke-7 Joko Widodo yang pada 2023 silam lebih memilih Indonesia fokus masuk ke Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Meski begitu, sebetulnya ada perbedaan mendasar antara BRICS dengan OECD, yang tidak bisa membuat dua organisasi itu berlainan arah satu dengan lainnya, dan mengharuskan Indonesia untuk memilih salah satu dari dua organisasi tersebut.

"Tolong jangan disamakan. OECD dan BRICS itu platform yang beda," kata Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Edi menjelaskan, OECD bukanlah blok organisasi perdagangan atau ekonomi-politik, melainkan lembaga yang menyatukan standar tinggi untuk menjadikan para anggotanya memiliki status dan kualitas ekonomi negara berpendapatan tinggi dan maju.

"OECD itu adalah lembaga benchmarking untuk standar, bukan trade block, makanya di dalam OECD tidak ada perundingan, yang ada adalah diskusi, konsultasi. Jadi bukan ada kemudian negosiasi tarif, tidak ada. Sama seperti perusahaan kalau mau go international, butuh ISO kan? OECD di situ," ucap Edi.

Oleh sebab itu, ketika suatu negara ingin bergabung dengan OECD maka persyaratannya ialah menyesuaikan regulasi dan standar ekonomi-sosial sesuai yang dipersyaratkan dan disepakati negara-negara anggotanya.

Misalnya standar tinggi untuk Human Development Index (HDI), Programme for International Student Assessment (PISA), Rasio Gini atau Gini Coefficient, hingga kualitas dan ekspektasi hidup, hingga standar perpajakannya.

"Jadi bicaranya semua adalah people centric indicators, karena juga kita ingin tidak hanya besar secara PDB (Produk Domestik Bruto), tapi besar juga secara wealth. Nah makanya kita ke sana adalah untuk menegaskan kembali hal-hal yang penting, supaya kita bisa membuat indikator wealth kita bagus," ucap Edi.

Adapun BRICS, sebagai blok negara-negara berkembang dengan kepemilikan kekuatan demografi yang besar, dan daya produktivitas yang kuat, lebih bersifat organisasi yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola dunia yang lebih inklusif.

Istilah BRICS pun diserap dari karya Chairman of Goldman Sachs Asset Management Jim O'Neill dalam bentuk buku yang berjudul The Growth Map: Economic Opportunity in the BRICs and Beyond (2011).

Karena itu, Edi menekankan, Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip politik internasional bebas aktif sesuai alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan UU Nomor 37 Tahun 1999 tak mungkin tak mengambil sikap terhadap organisasi itu.

"Karena tadi saya katakan ekonomi kita terbuka dan kita berpegang pada kebijakan yang sudah mengakar bahwa kita harus bebas. Bebas tidak berarti netral. Bebas artinya kita bisa memilih siapapun yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan domestik," tutur Edi.

Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi mendaftarkan Indonesia untuk bergabung dengan anggota blok Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS.

Pendaftaran itu dilakukan melalui penyampaian surat ketertarikan atau expression of interest oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10/2024).

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono saat menghadiri KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia. Melalui pengumuman pada Kamis (24/10/2024), proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS yang dipimpin oleh Rusia telah dimulai.

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," kata Sugiono, dikutip Jumat (25/10/2024).

(arj/mij)

Next Article Geng Rusia-China Mantap Dedolarisasi, Siapkan Sistem Keuangan Baru