Atasi Pengangguran, Ini Grand Design Strategi Pemprov DKI Jakarta

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senantiasa berkomitmen mengatasi masalah pengangguran di Jakarta. Berbagai program strategis dijalankan Pemprov DKI Jakarta dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan para tenaga kerja.

Pemprov DKI Jakarta juga melakukan berbagai upaya guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif melalui perpaduan inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan berbasis data.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati mengungkapkan, ketidaksesuaian antara supply dan demand tenaga kerja, tingginya proporsi tenaga kerja sektor informal, serta kebutuhan tenaga kerja berbasis teknologi yang terus meningkat, menjadi tantangan tersendiri bagi Jakarta. Dia pun menekankan pentingnya pemahaman terhadap kebutuhan dunia usaha sebagai langkah awal dalam mengatasi pengangguran.

"Bicara ketenagakerjaan, kita bicara tentang supply dan demand, jadi demand-nya bagaimana kita bisa meng-capture sebetulnya kebutuhan dunia usaha itu seperti apa sih, kemudian kita mempersiapkan supply-nya. Dan, yang terpenting kita juga betul-betul harus bisa menciptakan lapangan kerja," ungkap Sri Haryati dalam keterangan resminya, Selasa (9/12/2024).

Sri Haryati memaparkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta sebesar 6,21%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 4,91% berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024. Berkaca dari situ, Pemprov DKI Jakarta terus memprioritaskan upaya penurunanangka pengangguran melalui pendekatan yang komprehensif.

Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah menyusun Grand Design Strategi Penanggulangan Pengangguran di Jakarta sebagai sebuah langkah strategis jangka panjang yang komprehensif.

"Untuk penanggulangan pengangguran di Jakarta, kita membuat pertama adalah grand strategy-nya. Di dalam grand strategy tersebut terdapat pemanfaatan data, kemudian mengidentifikasi masalahnya, targetnya seperti apa per tahun, pencapaiannya dalam rangka pengentasan pengangguran, lalu strateginya apa, dan pastinya harus ada indikator keberhasilannya, berupa solusi yang memang tepat untuk Jakarta," jelas Sri Haryati.

Selain itu, Sri Haryati menyebut Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, untuk memastikan tenaga kerja Jakarta memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan berkolaborasi dengan dunia usaha.

"Utamanya adalah bagaimana kita mempersiapkan secara supply, kita punya SMK, kita juga punya Pusat Pelatihan Kerja Daerah kalau kita bicara vokasi, dan juga pendidikan formal, bagaimana kemudian mempersiapkan tenaga-tenaga kerja tersebut sesuai dengan kebutuhan dunia usaha," ujar Sri Haryati.

Lebih jauh, Sri Haryati mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta juga sedang membuat Dashboard Terpadu, yakni sebuah platform digital yang mengintegrasikan data tenaga kerja, investasi, UMKM, informasi lowongan kerja, dan data lainnya terkait ketenagakerjaan di DKI Jakarta.

Selain mendukung pengambil kebijakan dalam memantau implementasi strategi pengurangan pengangguran di Jakarta, Dashboard Terpadu dapat mempermudah masyarakat untuk mengidentifikasi peluang kerja.

"Seluruh data yang ada di beberapa unit di Dinas Tenaga Kerja misalnya, di Pusat Pelatihan Kerja Daerah, di bidang penempatan tenaga kerja, termasuk juga dari Dinas UMKM, Dinas PMPTSP, dan perangkat daerah lainnya, kemudian data tersebut kita integrasikan dalam Dashboard Terpadu," jelasnya.

Sri Haryati menjelaskan, Dashboard Terpadu memiliki beberapa fitur utama diantaranya data dan informasi ketenagakerjaan, portal informasi lowongan kerja, pusat pelatihan kerja daerah, Kartu Pekerja Jakarta, sistem pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berbasis web, termasuk pengembangan UMKM, kemudahan perizinan, kemudahan investasi, dan lain- lain.

Di samping itu, Sri Haryati mengatakan, kemudahan perizinan dan kinerja investasi merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha dan masyarakat, karena hal ini menjadi pintu awal yang menentukan kelancaran aktivitas ekonomi daerah. Ia menegaskan, perizinan yang cepat, transparan, dan efisien memberikan kepastian hukum bagi para investor dan pelaku usaha, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan bisnis tanpa terbebani oleh birokrasi yang rumit.

"Tentu perizinan sangat penting bagi para pelaku usaha, ini menjadi semacam kepastian hukum. Jadi, bagaimana kita mempermudah perizinan, membuat perizinan lebih cepat, transparan, kemudian juga efisien. Saya melihat teman-teman dari Dinas PMPTSP sudah punya berbagai program untuk mengakselerasi terkait dengan kemudahan akses perizinan dan kinerja inestasi," kata Sri Haryati.

Sri Haryati juga mengungkapkan sektor investasi di Jakarta terus menunjukkan performa yang positif menuju transformasi kota global. Sepanjang Januari hingga September 2024, Jakarta mencatat realisasi investasi sebesar Rp 191,78 triliun, tertinggi di Indonesia. Angka ini membuktikan meningkatnya kepercayaan investor terhadap kebijakan dan stabilitas ekonomi Jakarta.

"Tentu ini juga menjadi hal yang sangat membanggakan bagi Jakarta, sehingga bagaimana kita mendorong investasi terus tumbuh, bagaimana investasi ini betul-betul meningkat terus di Jakarta melalui izinnya dipermudah, terus kemudian insentif-insentif juga kita berikan, agar investor tertarik untuk berinvestasi di Jakarta," papar Sri Haryati.

Lantas, kemudahan akses perizinan dan kinerja Investasi di Jakarta merupakan pendorong utamadalam penciptaan lapangan kerja yang berdaya saing.

Pemprov DKI Jakarta pun mengajak seluruh masyarakat, dunia usaha, dan akademisi untuk bersinergi dalam mengatasi pengurangan pengangguran di Jakarta.

"Dengan semangat 'Spirit Jakarta', Supporting Progress, Inspiring Resilience in Tackling Unemployment Together, Jakarta as a Global City, l diharapkan dapat mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global yang maju, berdaya saing, inklusif, dan juga kompetitif," pungkas dia.

(dpu/dpu)

Next Article Investasi Ratusan Triliun Masuk RI, Kok Orang Nganggur Masih Banyak?