Bos BCA Bicara Soal Kebijakan dan Kabinet Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Bankir berbicara mengenai kebijakan-kebijakan pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto yang telah resmi dilantik 20 Oktober 2024 lalu. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), Jahja Setiaatmadja mengungkapkan pihaknya menantikan rumusan kebijakan dan skala prioritas yang ditetapkan oleh pemerintahan baru.

Jahja mengatakan direksi bank swasta terbesar RI itu tidak mengharapkan kebijakan tertentu dari pemerintah, dan siap menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan.

"Ya saya pikir dalam hal ini ya kalau kita lihat, pembentukan pembagian tugas menteri-menteri sudah cukup jelas, nah ini mungkin kita tunggu policy-policy-nya apa, skala prioritas yang akan dilakukan oleh pemerintah juga apa. Nah, tentu kita akan menyesuaikan," ujar Jahja dalam paparan kinerja kuartal III-2024 BCA secara virtual, Rabu (23/10/2024).

Ia melanjutkan pertumbuhan kredit perbankan tidak bergantung pada kebijakan pemerintah, namun bergantung pada daya beli masyarakat.

"Kita juga nggak expect wah harus ada policy-policy yang langsung mendorong kredit ya, karena kredit bagaimanapun juga tergantung daya beli. Karena daya beli masyarakat akan menentukan sales volume. Kalau perusahaan-perusahaan sales-nya meningkat, maka mereka rata-rata perlu kredit," terang Jahja.

Maka demikian, ia mengatakan untuk mendorong penyaluran kredit perbankan, tidak serta merta melalui kebijakan moneter atau penurunan suku bunga. Melainkan, melalui bagaimana mendorong daya beli masyarakat.

"Daya beli masyarakat itu yang akan mendorong adanya demand untuk pabrik-pabrik kita, pedagang-pedagang kita, retail sampai consumer sampai KPR (kredit pemilikan rumah) dan KKB (kredit kendaraan bermotor) untuk bisa meningkat," pungkas Jahja.

"Nah kalau itu sudah ada permintaan, ya orang pasti perlu kredit, tanpa bunga diturunin pun kredit dibutuhkan. Terbukti kok beberapa masa lalu bunga naik, kredit malah naiknya bagus gitu kan. Bunga turun belum tentu kreditnya naik kencang."

Jahja menyebut ada disparitas antara kredit dan suku bunga. Meskipun, menurutnya, suku bunga dasar untuk kredit konsumen memang lebih elastis terhadap suku bunga acuan.

Bos BCA itu juga menyatakan optimismenya terhadap pemerintahan baru. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bakal mendukung industri perbankan.

Jahja mengatakan itu terlihat dari bagaimana pembentukan kabinet. Di bidang keuangan, ada Sri Mulyani yang kembali menjabat menjadi Menteri Keuangan dan Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono kembali menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, dan penambahan wakil menteri yaitu Anggito Abimanyu.

"Karena kalau kita lihat ya, misalnya dari segi menteri, utama bidang keuangan, itu dipertahankan misalnya Ibu Sri Mulyani, di situ ada wamennya Pak Suahasil yang memang sudah menjadi wamen. Kemudian ada Pak Anggito yang juga orang Departemen Keuangan yang cukup lama. Mas Tommy, dengan namanya keluarga Djiwandono, yakin punya kemampuan untuk mengelola dari segi perekonomian," pungkas Jahja.

"Jadi, ini suatu hal yang sangat positif di kacamata investor asing. Kenapa? Karena kalau orang asing melihat nama-nama baru yang asing sama sekali, nomor satu, [mereka] jual. Nah, itu bond namanya, saham itu jual dulu," ucap Jahja.

Sementara dengan orang-orang yang sudah terpercaya di kabinet pemerintahan, bakal memberikan keyakinan dari para investor asing untuk tidak kabur dari Indonesia.

(fsd/fsd)

Next Article Harga Lagi 'Diskon', Bos Besar BCA Serok Saham Rp1,98 M