Bukti Daya Beli Makin Parah, Warga RI Rajin Ngutang Pakai Pay Later

Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat Indonesia semakin gemar membeli barang menggunakan fitur buy now pay later (BNPL). Hal ini terbukti dari penyaluran piutang pembiayaan Pay Later dari Perusahaan Pembiayaan (PP) yang naik 103,4% per September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan mengatakan, piutang pembiayaan BNPL oleh PP per September 2024 menjadi Rp8,24 triliun. Angka ini lebih rendah dari BNPL pada perbankan yang tercatat sebesar Rp19,81 triliun.

"Adapun tingkat kredit macet atau Net Performing financing (NPF) gross dan NPF net masing-masing sebesar 2,60% dan 0,71%," ungkap Agusman dalam jawaban tertulis, dikutip Kamis, (6/11/2024).

Berdasarkan piutang pembiayaan pokok, mayoritas berasal dari segmen masyarakat yang memiliki kategori usaha lainnya/non produktif, yang diikuti dengan usaha mikro.

Sebagaimana diketahui, OJK sedang menyusun pengaturan khusus terkait BNPL antara lain mengenai persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL, kepemilikan sistem informasi, pelindungan data pribadi, rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, serta manajemen risiko.

Saat ini, perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL tunduk kepada pengaturan kegiatan usaha, prudensial, kualitas asset, dan mtigasi risiko yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022.

Kenaikan penyaluran pembiayaan BNPL ini terjadi seiring daya beli masyarakat yang terus turun. tercatat, level konsumsi rumah tangga terus stagnan di bawah 5% pada kuartal III-2024 di level 4,91%, lebih rendah dari posisi kuartal II-2024 yang sebesar 4,93%, dan jauh lebih rendah dari posisi kuartal III-2023 sebesar 5,05%.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun telah mengakui bahwa daya beli masyarakat saat ini tengah melemah. Bahkan Prabowo telah menggelar rapat bersama dengan seluruh anggota Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas daya beli.

(fsd/fsd)

Next Article Ini Perbedaan Kartu Kredit, Pinjol, dan Paylater