Defisit APBN 2025 2,5%, Sri Mulyani Waspadai Risiko Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 akan tetap dijaga sesuai target dalam UU APBN 2025 sebesar 2,53% dari produk domestik bruto (PDB). Namun, ia mengaku ada risiko dari sisi target pendapatan negara yang harus ditanggulangi dengan desain defisit tersebut.

Saat penyerahan daftar isian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke kementerian atau lembaga di Istana Negara, Jakarta, kemarin, Selasa (10/12/2024), Sri Mulyani mengatakan, defisit APBN 2025 itu senilai Rp 616,2 triliun, disebabkan target pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun, sedangkan belanja negara dirancang senilai Rp 3.621,3 triliun.

"APBN 2025 dirancang dengan defisit Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB," ucapnya saat memberikan keterangan pers di Istana Negara, dikutip Rabu (11/12/2024).

Target penerimaan pajak sendiri, yang untuk pertama kalinya tembus senilai Rp 3.005,1 triliun, ia katakan akan diupayakan terkumpul melalui beberapa strategi, seperti melalui reformasi pelayanan pengumpulan pajak dan bea cukai cukai menggunakan teknologi digital. Demikian juga dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Namun, strategi itu bisa terganggu bila kebocoran pendapatan negara terus terjadi, seperti melalui tindak pidana korupsi. Sri Mulyani mengatakan, kebocoran itu juga bisa terjadi bila aktivitas ekonomi ilegal terus dibiarkan marak di dalam negeri dan tidak terjamah oleh otoritas pajak maupun bea dan cukai.

"Bapak Presiden terus menyampaikan agar kebocoran penerimaan negara terutama dari tindakan-tindakan ilegal akan terus menjadi pusat perhatian dan juga dari sisi intensifikasi dan ekstensifikasi dari perpajakan," tegasnya.

Di sisi lain, ia juga mengkhawatirkan tren di tingkat global yang tengah terjadi, yakni persaingan negara-negara dunia terkait upaya pemajakan yang tidak sehat. Persaingan dalam hal global taxation ini menurutnya bisa memicu erosi penerimaan pajak suatu negara, karena adanya iming-iming fasilitas tarif pajak yang rendah.

"Sehingga kita juga harus terus menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi dari praktek-praktek perpajakan global yang memfasilitasi terjadinya tax evasion dan tax avoidance," ungkap Sri Mulyani.

"Maka, untuk program Coretax dengan pemanfaatan teknologi digital dan juga program CEISA di bea cukai akan terus disempurnakan. Juga akan dilakukan joint program serta penegakan hukum seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden," tegasnya.

Pada kesempatan itu, ia juga memastikan bahwa pemerintah masih akan mengandalkan sumber pembiayaan defisit APBN melalui strategi di luar pendapatan negara, seperti utang. Kendati begitu, Sri Mulyani memastikan strategi pembiayaan defisit APBN 2025 akan dilakukan secara hati-hati dan lebih inovatif supaya APBN bisa terus sehat.

"Sehingga biaya dari defisit dapat terus ditekan. Kami juga akan terus menggunakan pembiayaan termasuk di dalamnya dalam rangka penguatan dari Sovereign Wealth Fund dan peranan dari BUMN," ucapnya.

Dengan menjaga sisi pendapatan dan defisit APBN 2025, Sri Mulyani memastikan, belanja negara akan terus dijaga kualitasnya untuk pembangunan di dalam negeri. Program-program prioritas yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pun ia pastikan akan bisa bergulir.

Misalnya, program swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran.

Untuk belanja di sektor pendidikan sendiri anggarannya senilai Rp 724,3 triliun, kesehatan Rp 218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp 503,2 triliun dan untuk ketahanan pangan mencapai Rp 144,6 triliun.

Program makanan bergizi gratis alokasi anggarannya tetap sebesar Rp71 triliun, lalu program pemeriksaan kesehatan gratis alokasi anggarannya Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi Rp2 triliun, serta pembangunan Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa Rp 15 triliun.

"Untuk transfer ke daerah dalam APBN 2025 mencapai Rp 919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik," tegasnya.

(arj/haa)

Next Article Video: Sri Mulyani Sebut Minat Investasi di Indonesia Masih Tinggi