Ini Ucapan Titiek Soeharto Blak-blakan Respons 2 Kebijakan Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto melontarkan sejumlah komentar terhadap rancangan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ada 2 kebijakan yang dikomentari Titiek saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Di antara komentar terhadap kebijakan itu terkait program swasembada pangan yang ingin diciptakan Prabowo. Ia menilai pemerintah saat ini bisa mencontek apa yang sudah dilakukan ayahnya, Soeharto, dalam menghasilkan swasembada.

"Saya pribadi ya kita ngapain sih mesti cari-cari formula baru," kata Titiek di gedung DPR RI, dikutip Sabtu (23/11/2024).

"Kalau zamannya, bukan karena pak Harto ya, zaman pak Harto dulu kita bisa swasembada beras, kenapa kita enggak tinggal nyontek saja sesuaikan ke swasta sekarang. Jadi enggak usah malu lah nyontek dengan yang berhasil, yang jelek kita tinggalin," tuturnya.

Oleh sebab itu, Titiek berharap pemerintahan di rezim Prabowo tidak perlu malu untuk mencontek apa yang sudah dilakukan oleh rezim Soeharto puluhan tahun silam.

"Yang bagus ya kita lanjutkan, karena apapun program dulu keberhasilan bukan produk pak Harto, tapi produk anak-anak bangsa yang pintar-pintar, terusin aja," ujar Titiek.

Salah satunya usulannya untuk mencontek program swasembada era Soeharto ialah menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pangan tidak lagi perlu berorientasi dalam mencari keuntungan, melainkan fokus pada petani.

"Yang penting Bulog ngga usah cari untung, dia khusus meningkatkan kesejahteraan petani," ucap Titiek.

Soroti Instruksi Penghematan Anggaran

Selain program swasembada pangan, ia juga mengomentari kebijakan Prabowo yang ingin memberlakukan kebijakan penghematan dengan memangkas 50% anggaran kementerian dan lembaga untuk perjalanan dinas.

Saat membuka rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada 20 November 2024 di Gedung Parlemen, Titiek berpesan supaya Trenggono terus berkomitmen tidak merealokasi anggaran yang bersentuhan dengan masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya untuk anggaran 2025.

"Berdasarkan pagu anggaran KKP tahun anggaran 2025 Rp6,22 triliun, Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk tetap berkomitmen untuk tidak akan merealokasi anggaran yang sifatnya bersentuhan dengan masyarakat kelautan dan perikanan. Terlebih di penghujung 2024 Komisi IV DPR RI mendengar bahwa kementerian atau lembaga mengalami pemotongan anggaran perjalanan dinas minimal sebesar 50%, dari sisa pagu anggaran yang ada," kata Titiek saat membuka rapat.

Ia juga berpesan efektivitas pencapaian target sasaran program dan kegiatan di tahun 2025 harus tetap terjaga, mengingat kondisi ekonomi masyarakat di sektor Kelautan dan Perikanan masih mengalami kesusahan dan membutuhkan bantuan dari negara.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Surat Edaran, meminta kementerian dan lembaga melakukan efisiensi belanja dinas hingga 50% pada anggaran 2024. Penghematan itu, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian/ Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas.

"Untuk menindaklanjuti arahan Presiden agar K/L melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas," Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro saat dikonfirmasi CNBC Indonesia.

(dce)

Next Article Titiek Soeharto Resmi Jabat Anggota DPR, Titip Harapan kepada Prabowo