Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengadakan pertemuan dengan Kepala Kantor Staf Presiden Anto Mukti Putranto dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2024). Pertemuan itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Presiden pada dasarnya meminta kepada kami untuk memvalidasi data," kata Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan, data menjadi sangat penting dalam menjalankan sebuah program agar tidak salah sasaran. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kata dia, akan ada data tunggal sebagai acuan dalam menjalankan seluruh program kementerian/lembaga dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertanggung jawab mengemban amanah tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Gus ipul juga menerangkan berbagai program dari Kemensos yang bertujuan dalam mengurangi angka kemiskinan. Salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi unggulan.
"Untuk itu kami berharap agar selalu mendapat pendampingan dari Kantor Staf Presiden dan BPPIK dalam realisasinya. Jika ada masukan dalam pelaksanaan atau prosedur (program) dari Kemensos akan coba kami sesuaikan," jelasnya.
Menurut AM Putranto, KSP memang bertugas dalam mengawasi langsung kegiatan-kegiatan yang menjadi program prioritas presiden. Menurut dia, presiden meminta data yang akurat yang akan dimanfaatkan oleh kementerian lain terkait menjalankan program presiden.
"Kontrol itu penting karena tidak hanya di ruangan tetapi juga di lapangan. Ini akan mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan," ujar AM Putranto.
Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto memohon kepada seluruh aparat negara agar bekerja dengan baik dalam menyukseskan program presiden di bidang sosial.
"Tadi sudah koordinasi dengan mensos dan KSP. Saya mohon kepada seluruh aparat negara ini adalah uang negara, uang rakyat, APBN. Jangan ada yang dikorupsi, jangan ada yang dimanipulasi. Rakyat miskin itulah yang berhak," kata Aries.
Ia pun meminta seluruh aparat negara mengamankan program sosial dari sisi jumlah, kualitas, dan ketepatan waktu.
"Itu mohon semuanya diperhatikan. Untuk menjadi contoh teladan supaya rakyat miskin bisa kita dientaskan dari angka yang cukup tinggi. Sehingga nanti setiap tahun kita bisa buat hingga 0% seperti arahan bapak presiden," ungkapnya.
(miq/miq)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Rendahnya Pendidikan & Badai PHK di "Konoha", Apa Solusinya?
Next Article Data BPS Terbaru: 25,2 Juta Orang RI Masih Miskin!