Menteri Era SBY Ini Buka Suara Soal Rencana Subsidi BBM Cs Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2009-2011, Darwin Zahedy Saleh angkat suara perihal rencana pemerintah yang akan mengubah skema subsidi energi dari yang sebelumnya subsidi produknya menjadi subsidi langsung yang diberikan secara tunai (BLT) kepada masyarakat.

Menteri ESDM yang menjabat di era Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut mengatakan, rencana perubahan skema subsidi BBM menjadi BLT sudah dicanangkan bahkan sejak era Presiden SBY.

Namun, pada saat itu pemerintah masih maju mundur dalam menerapkan perubahan skema subsidi energi di Indonesia, khususnya pada pertimbangan kesiapan masyarakat terhadap perubahan skema subsidi.

"Ya, saya kira ini sudah menjadi tekad dan usaha pemerintah sejak zaman dulu ya, zaman Pak SBY. Tetapi masih mundur maju ketika itu, mungkin ada pertimbangan sendiri dari segi kesiapan masyarakat," kata Darwin kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Selasa (12/11/2024).

Hampir sama dengan saat ini, Darwin menyatakan, bahwa subsidi BBM yang digelontorkan oleh pemerintah pada saat itu masih banyak dinikmati justru oleh masyarakat yang mampu. "Nah, sekarang ini saya lihat di masa lalu, masa yang ditinggalkan Pak Jokowi, itu sudah ada beberapa kemajuan dalam sistematika mendekati siapa itu kelompok yang tepat sasaran, yang dimaksud oleh undang-undang ya," tambahnya.

Hal itu lantaran sudah ada data masyarakat yang memang sudah seharusnya menerima subsidi energi di Indonesia, melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia mengakui, bahwa memang penggunaan subsidi masih ada yang tidak tepat sasaran. Setidaknya saat ini sudah lebih baik dari yang sebelumnya.

Maka, kata Darwin, masih perlu adanya pemutakhiran data agar masyarakat yang berhak menerima subsidi lebih tepat sasaran. Nah, terdapat tiga pendekatan agar data tersebut lebih konkrit.

Pertama, dengan pendekatan pemerintah pada masyarakat. Kedua, pendekatan melalui lingkungan terkecil seperti RT, RW, hingga yang paling luas. Ketiga, melalui pendekatan pendaftaran masyarakat yang merasa dirinya membutuhkan bantuan dari pemerintah.

"Jadi tiga pendekatan itu saya kira akhirnya perlu diramu, sehingga akhirnya pemutakhiran datanya makin dekat," tandasnya.

(pgr/pgr)

Next Article Perpres BBM Subsidi Hampir Rampung, Ini Bocorannya!