1 month ago
14
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer buka suara terkait perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang mendapat putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.
Immanuel mengungkapkan, ada hal yang ganjil dalam kasus pailit Sritex ini. Keganjilan ini dirasakan saat berdiskusi dengan manajemen yang mana diantara ratusan debitur hanya satu yang menggugat pailit.
"Ini juga kita aneh. Ketika kita diskusi dengan manajemen dan sebagainya, Sritex ini sebetulnya yang debiturnya kan ada ratusan, nah kok yang ngegugat cuma satu, lantas setelah digugat dipailitkan, lalu bagaimana debiturnya yang lain?," dalam acara Podcast Akbar Faizal, dikutip Selasa (5/11).
Ia melanjutkan, biasanya dalam berbisnis ada perpanjangan termin pembayaran yang sudah disepakati antara debitur dan Sritex. Hal yang mengecewakan, pihak yang menggugat hanya memiliki porsi utang yang kecil di Sritex.
"Ternyata yang ngegugat ini cuma nol koma sekian persen utangnya, cuma Rp 100 miliar, dan itu proses pembayaran tetap terbayar, tetap dibayar," ungkapnya.
Ia berpandangan bahwa ada pihak yang mempermainkan dan memeras Sritex.
"Artinya dari hasil diskusi saya, ada yang bermain di dalam hal ini. Oh, ada yang bermain. Artinya orientasinya meras, dan budaya meras itu terjadi berpuluh-puluh tahun, karena ini, Sritex ini, ini kan wajah tekstil Indonesia," ungkapnya.
Immanuel berharap, oknum-oknum ini segera dicium oleh pihak berwenang dan ditangkap karena meresahkan industri tekstil Indonesia.
Bahkan, kata Immanuel, imbas dari oknum yang hanya mementingkan dirinya sendiri dapat mengorbankan ratusan ribu orang jika Sritex hancur.
"Dia demi cuan, dia mengorbankan puluhan ribu buru yang punya dampak ke keluarganya. Kita total itu bisa 200 ribu angka kemiskinan dalam satu hari jika Sritex itu dihancurkan," tegasnya.
Seperti diketahui, utang yang menggerogoti keuangan Sritex mendapat perhatian dari Presiden RI Prabowo Subianto hingga mengintruksikan kepada beberapa Kementerian seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
"Dia (Prabowo) tidak mau di pemerintahan dia ini, kemudian dia melihat dan menonton dan membiarkan puluhan ribu buruh Sritex itu harus turut PHK," ujarnya.
Selanjutnya, Prabowo meminta empat kementerian tersebut ikut membantu merumuskan skema untuk permasalahan Sritex. "Coba diupaya dimitigasi, coba apa yang terjadi," pungkasnya.
(fsd/fsd)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Pailit Sritex "Puncak" Masalah Industri Tekstil, Apa Soalnya?
Next Article Raja Tekstil RI Sritex (SRIL) Dinyatakan Pailit, Ini Pemiliknya
