Zulhas Pimpin Rapat Bahas Irigasi Sampai Impor Garam, Begini Hasilnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mengakselerasi program prioritasnya, salah satunya mencapai swasembada pangan. Dalam Rapat Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), sejumlah menteri membahas berbagai langkah strategis menuju kemandirian pangan.

Rapat yang berlangsung hampir dua jam tersebut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, serta pejabat kementerian lain yang menangani sektor pangan. Lantas, apa saja pembahasan dalam Ratas tersebut?

Zulhas mengungkapkan topik pembahasan Ratas yang pertama, yakni terkait penguatan peran penyuluh pertanian. Dia menyebut, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur penyuluh pertanian secara terpusat.

"Baru saja disepakati, nanti penyuluh pertanian yang sekarang tersebar di berbagai daerah akan diatur melalui Perpres, itu akan diatur oleh pemerintah pusat, (melalui) cq Menteri Pertanian, tinggal nanti akan ada harmonisasi," kata Zulhas dalam konferensi pers usai Ratas di Ballroom Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Zulhas menuturkan, saat ini jumlah penyuluh pertanian mencapai 37.000-38.000 orang, yang mana nantinya jumlah penyuluh itu akan ditambah menjadi satu penyuluh untuk setiap satu desa.

"Karena pertanian itu nanti akan luas. Pertanian padi, pertanian jagung, pertanian pertumbuhan; ada kelapa, ada kopi, ada coklat, dan lain-lain. Juga hortikultura. Petani kita harus diajari cara memakai pupuk, cara bibit yang bagus, dan sebagainya. Jadi penyuluh pertanian nanti akan ditangani oleh pusat," jelasnya.

Kemudian pembahasan yang kedua, katanya, mengenai masalah irigasi. Zulhas menjelaskan, saat ini banyak sawah yang hanya bisa ditanam satu kali dalam setahun karena bergantung pada hujan. Keterbatasan anggaran di tingkat daerah sering menjadi kendala pembangunan infrastruktur irigasi.

"Kami sepakat, irigasi tetap tanggung jawab bupati atau gubernur sesuai aturan. Namun, jika daerah tidak mampu, Kementerian Pertanian (Kementan) dapat mengambil alih pembangunannya," katanya.

Sementara topik inti pembahasan yang ketiga, mengenai percepatan swasembada garam. Di mana Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mendapat mandat penting untuk memastikan Indonesia tidak lagi mengimpor garam konsumsi mulai 2024.

"Tahun depan kita tidak boleh impor garam untuk konsumsi lagi, itu diatur oleh Perpres 126 Tahun 2022 (tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional), nggak boleh lagi. Jadi tanggung jawabnya besar, dan dua tahun lagi garam industri juga harus bisa produksi sendiri, nggak boleh impor lagi," ungkap dia.

Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan target swasembada pangan yang semula dicanangkan pada 2028 kini dipercepat menjadi 2027, sebagaimana yang ditargetkan Presiden Prabowo pada perhelatan G20 di Brasil dan APEC. Menurutnya, seluruh kementerian terkait harus bekerja keras agar setidaknya Indonesia sudah mandiri dalam produksi beras, jagung, dan garam konsumsi sebelum 2027.

"Waktu kita pendek. Kami percaya dengan kerja keras semua pihak, insya Allah, kita bisa mencapai target ini," tutup Zulhas optimistis.

(dce)

Next Article Video: Zulhas & Satgas Musnahkan Barang Impor Ilegal di Cikarang