Arahan Lengkap Sri Mulyani Soal Penghematan Biaya Dinas Menteri Cs

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran yang meminta menteri hingga pimpinan lembaga untuk melakukan penghematan belanja perjalanan dinas. Kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.

Adapun, surat edaran bernomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024 ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, hingga Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Isi surat itu meminta para pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas untuk tahun anggaran 2024.

"Untuk menindaklanjuti arahan Presiden agar K/L melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas," Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, Sabtu (9/11/2024).

Dalam surat yang dilihat CNBC Indonesia tersebut, terdapat tujuh arahan supaya efisiensi belanja perjalanan dinas dilakukan oleh para pejabat negara untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024.

Berikut ini isi lengkap arahan tersebut:

• Sri Mulyani menyampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 yang dapat dihemat. "Dengan tetap menjaga efektivitas pencapain target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga," dikutip dari surat tersebut, yang tembusannya langsung ke Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
• Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat tersebut ditetapkan.
• Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, menteri atau pimpinan lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana itu kepada menteri keuangan.
• Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk dua hal, yaitu belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, serta belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.
• Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.
• Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
• Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman dalam catatan IV.A DIPA.

Dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan anggota kabinetnya untuk bekerja sungguh-sungguh dan keluar dari kabinet bila tidak mau mendukung program-program prioritasnya.

Sejumlah program prioritas yang disampaikan Prabowo adalah makanan bergizi gratis (MBG), pemberantasan judi online (judol), serta hilirisasi.

Salah satu yang disorot Prabowo adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menelusuri alokasi APBN mengingat ada banyak kementerian/lembaga (K/L) baru.

"Saya minta Menkeu, semua Menko dan semua menteri telusuri lagi alokasi APBN, DIPA," ungkap Prabowo saat rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Seperti diketahui, belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp1.160,1 triliun. Anggaran tersebut kemungkinan membengkak karena ada tambahan K/L. Belum Lagi soal tambahan program prioritas di masing-masing K/L

Seperti diketahui, Prabowo mengumumkan 48 nama menteri dan 5 pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi oleh Kementerian Koordinator, serta 56 wakil menteri.

Total pejabat yang dilantik mencapai 136 orang termasuk kepala badan, staf khusus, ketua mahkamah agung, lemhanas, hingga penasihat presiden.
Setidaknya ada 20 K/L lebih yang belum memiliki anggaran. Dengan jumlah sebanyak itu maka dibutuhkan penyesuaian baru yang memerlukan waktu lama.

Secara khusus, Prabowo juga meminta agar tidak terlalu banyak kegiatan seremonial ataupun perjalanan ke luar negeri yang kurang penting.

"Saya minta detail kegiatan seremonial, seminar terlalu banyak sarasehan, konferensi, perjalanan luar negeri mohon dikurangi," jelasnya.

(haa/haa)

Next Article Video: Terungkap Isi Perbincangan Sri Mulyani dan Prabowo