Bos BI Ajukan Anggaran 2025 ke DPR, Defisit Rp 26 T

1 week ago 8

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mendesain anggaran tahunan untuk 2025 defisit sebesar Rp 26,71 triliun, berbalik arah dari prognosa ATBI 2024 yang berpotensi surplus Rp 54,16 triliun.

Desain defisit RATBI 2025 itu disebabkan potensi total penerimaan yang hanya senilai Rp 169,13 triliun, sedangkan total pengeluaran nya akan mencapai Rp 195,85 triliun.

"Secara keseluruhan bahwa arah bauran kebijakan dan program transformasi BI tahun 2025 di tengah masih berlanjutnya dinamika dan gejolak global tentu saja memerlukan anggaran. Oleh karena itu, RATBI 2025 secara keseluruhan kami perkirakan defisit Rp 26,7 triliun," kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (6/11/2024).

Perry menjelaskan, potensi total defisit anggaran tahunan pada 2025 itu disebabkan kebutuhan besar anggaran Bank Indonesia untuk kebijakan yang berpotensi defisit Rp 31,55 triliun. Terdiri dari total penerimaan anggaran kebijakan Rp 137,63 triliun, dan total pengeluaran anggaran kebijakan Rp 169,19 triliun.

"Ini terutama karena memang dari anggaran kebijakan di mana penerimaan-penerimaan dalam anggaran kebijakan dan kebutuhan di anggaran kebijakan untuk melakukan operasi moneter dan lain-lain dalam menjaga stabilitas itu memang perlu kenaikan anggaran," ucap Perry.

Sementara itu, untuk anggaran operasional didesain surplus sebesar Rp 4,84 triliun, terdiri dari total rancangan penerimaan anggaran operasional Rp 31,49 triliun, dan total pengeluaran anggaran operasional Rp 26,65 triliun.

"Ini tentu saja untuk anggaran operasional perlu persetujuan dari Komisi XI, sementara anggaran kebijakan untuk sebagai informasi," ucap Perry.

Khusus anggaran operasional, detailnya untuk anggaran penerimaan berasal dari hasil pengelolaan aset valas senilai Rp 31,40 triliun, penerimaan kegiatan kelembagaan Rp 15 miliar, dan penerimaan administrasi Rp 81 miliar.

Adapun untuk pengeluaran, rinciannya ialah untuk pembayaran gaji dan penghasilan lainnya senilai Rp 5,68 triliun, manajemen SDM Rp 8,66 triliun, layanan sarana dan prasarana Rp 2,65 triliun, serta perumusan dan pelaksanaan kelembagaan Rp 2,53 triliun.

Untuk pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga dan akseptasi digital Rp 674 miliar, pelaksanaan supervisi Bank Indonesia Rp 50 miliar, program sosial dan pemberdayaan masyarakat Rp 741 miliar, pembayaran pajak Rp 2,97 triliun, dan cadangan anggaran Rp 650 miliar.

(arj/mij)

Saksikan video di bawah ini: