Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk subsidi energi, baik bahan bakar minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik. Sayangnya uang rakyat tersebut banyak dinikmati oleh orang mampu.
"Jadi kan tadi salah satu masalah terbesar kenapa subsidi BBM itu membengkak sekali. Karena sangat-sangat tidak tepat sasaran kan. Jadi ya karena yang disubsidi itu adalah komoditasnya, si bensinnya per liter disubsidi. Terus sekarang semua orang bisa beli, mau pajero, fortuner segala masih bisa beli Pertalite," kata Energy Policy Associate Indonesia Institute for Social Development (IISD), Anissa Suharsono dalam acara Cerah Expert Panel 2024, di Jakarta, Jumat (25/10/2024).
Anissa mengungkapkan salah satu cara agar subsidi energi di Indonesia bisa lebih tepat sasaran adalah dengan menyalurkan anggaran untuk subsidi tersebut langsung secara tunai (BLT) kepada masyarakat yang emang membutuhkan.
"Jadi kalau kita mau berbicara tentang reformasi subsidi itu, maka langkah pertama itu selalu tentang improve targeting. Jadi BLT itu sifatnya adalah untuk memperbaiki targeting," ungkapnya.
Namun, dia menekankan untuk bisa mengalihkan skema subsidi energi menjadi BLT kepada masyarakat yang membutuhkan, maka harus ada data akurat siapa saja masyarakat yang memang pas untuk diberikan BLT.
"Jadi bansos, BLT, LPG, BBM semua itu mau digabung di satu badan itu, dia yang harus come up with the right data, siapapun menerima yang tepat, itu paling tidak bisa cukup menghemat anggaran subsidi energi kita. Karena sekarang duitnya itu langsung ditransfer kepada rumah tangga yang betul-betul rentan itu. Jadi nggak bisa lagi dibeli bebas," tambahnya.
Dengan begitu, Anissa menekankan nantinya pemerintah tidak perlu lagi menyubsidi pada jenis produknya, melainkan dana subsidi tersebut bisa langsung diberikan pada masyarakat yang memang membutuhkan.
"Jadi yang menerima paling tidak betul-betul memang kelompok masyarakat yang rentan dan tidak bisa dinikmati lagi oleh kelompok masyarakat kaya. Jadi kalau dari pandangan saya pribadi, BLT itu memang that's the right thing to do at the moment untuk menghemat anggaran subsidi BBM itu," tandasnya.
Sebelumnya, Penasihat Presiden Bidang Energi, Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan skema subsidi energi yang saat ini berlaku termasuk subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia belum tepat sasaran. Oleh karena itu, kemungkinan akan ada perubahan dalam skema subsidi tersebut.
"Betul itu dikatakan (perubahan skema subsidi) ... karena (subsidi saat ini) tambah gede," ujar Purnomo saat ditanya perihal subsidi energi termasuk untuk BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang belum tepat sasaran, ditemui di sela acara Seminar Publik Centre For Science and International Studies (CSIS), di Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Purnomo menjabarkan, saat ini ada dua kemungkinan skema subsidi BBM cs yang bisa diberlakukan di Indonesia. "Ada dua pilihan, selalu saya katakan kalau itu pilihan ujung-ujungnya keputusan politik, political decision antara legislatif dan eksekutif," tegasnya.
Pertama, Purnomo mengatakan bahwa skema subsidi BBM cs yang saat ini masih dikerahkan untuk produknya, bisa diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan.
Jika ini yang dipakai, kemungkinan bisa membuat harga BBM cs yang saat ini disubsidi oleh pemerintah menjadi harga keekonomian.
"Satu, kalau aku mau make subsidi langsung harga harus bertahap naik sampai ke harga keekonomian harga pasar, tapi kemudian kan ada pendapatan tambahan itu dikembalikan ke rakyat dengan BLT atau dengan cash transfer, satu," kata Purnomo.
Kedua, lanjut Purnomo, skema subsidi yang bisa dilakukan adalah dengan sistem kuota, alias subsidi masih diberikan pada jenis produknya, namun perlu ada pemutakhiran data masyarakat yang memang berhak menerima atau membeli produk energi yang disubsidi tersebut. "Pilihan kedua, seperti sekarang, tapi pakai sistem kuota, jadi targeting," paparnya.
Dengan begitu, kata Purnomo, pemerintah harus memutar otak untuk menentukan skema subsidi apa yang cocok untuk diberlakukan khususnya untuk BBM cs. "Berarti kan nggak tepat sasaran, itu yang mesti direview juga untuk beberapa komoditi yang subsidi Pertalite, Solar, B35, LPG, minyak tanah, (listrik golongan) R1, R2," tandasnya.
(mij/mij)
Saksikan video di bawah ini:
Video : Indonesia Bisa Hemat Rp 200 T Jika Lakukan Ini
Next Article Siap-siap! Kebijakan Baru BBM Subsidi Meluncur 1 September 2024