Menteri PPN Ungkap Alasan Status Bappenas Langsung di Bawah Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan alasan kementeriannya kini langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, hal ini dilakukan untuk memperkuat peran Bappenas dalam penyusunan rencana pembangunan.

"Hal ini adalah penguatan dari peran Bappenas yang saat ini di bawah Presiden langsung," kata Rachmat dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Rachmat mengatakan Bappenas adalah satu dari empat kementerian yang berada langsung di bawah presiden. Tiga kementerian lainnya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Sekretariat Negara.

"Kami tidak di bawah kementerian koordinator," kata dia.

Rachmat mengatakan dengan penguatan peran itu, maka tugas Bappenas juga bertambah. Dia mengatakan Bappenas harus mensinkronisasi rencana kebijakan dan pembangunan di tiap kemenko maupun kementerian teknis. Rencana pembangunan di tiap kementerian, kata dia, harus selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang pemerintah.

Karena tugas ini pula, Rachmat mengatakan Bappenas memiliki wewenang yang semakin luas. Karena adanya tugas itu, kata dia, pejabat di Bappenas sampai kekurangan istirahat.

"Saya dan teman-teman berembuk, kalau kami harus merencanakan semua perencanaan kementerian/lembaga, mereka tidak bisa tidur, ini beberapa kali saya telepon sekretaris kementerian kami jam 2 pagi baru selesai untuk perencanaan ke depan," kata dia.

Dia menggambarkan tugas Bappenas di era Presiden Prabowo seperti menjadi clearing house untuk membuat strategi dan kebijakan makro. Sementara di tingkat mikro, tugas tersebut merupakan tanggung jawab kementerian/lembaga teknis.

"Contoh soal garam, kita ingin secara makro tidak impor lagi. Tapi roadmap-nya K/L yang bertanggung jawab," kata dia.

"Kami sebisanya merencanakan bagaimana supaya produksi garam tercapai, bagaimana garam rakyat bisa diambil sebelum impor. Itu hal yang kami diskusikan dengan K/L," kata dia.

(miq/miq)

Next Article Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Kudu Sekalian Solusi Sisa Makanan