Panggil Kepala Desa, Mentan Amran Selidiki Penyaluran Pupuk Subsidi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mulai memeriksa kejelasan dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi. Dia pun memperingatkan para Kepala Desa agar tak setengah-setengah dalam mendukung upaya peningkatan produksi pangan di dalam negeri. Hal itu sejalan dengan target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin swasembada pangan terealisasi secepatnya tahun 2028-2029.

Hal itu disampaikan Amran saat peluncuran Gerakan Nasional Pangan Merah Putih yang digelar di Lapangan Kementerian Pertanian hari ini, Rabu (6/11/2024) di lapangan Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta. Dalam kegiatan ini, Amran juga mengumpulkan para Kepala Desa (Kades) seluruh daerah di kantornya hari

Peluncuran Gerakan Nasional Pangan Merah Putih juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, dan pemangku kepentingan lainnya di bidang pangan.

Mulanya, Amran menyampaikan kata sambutannya dalam kegiatan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih, namun karena dia mendengar ada keluhan dari para Kades, yang menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan pupuk subsidi, Amran kemudian memanggil para Kades yang mengalami kendala untuk naik ke atas podium bersamanya.

"Bapak belum ada tambahan pupuk di desanya?" tanya Amran kepada Kades asal Sumatra Selatan.

"Belum Pak," jawab Kades itu.

Kemudian Amran pun langsung memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alamsyah.

"Pak Dirut, ini kira-kira apa masalahnya? Sekarang baru berapa persen pupuk tersalur?" tanya Amran kepada Rachmat Pribadi.

Kemudian, Amran pun menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto telah menambah kuota pupuk subsidi 100% dari jumlah kuota di tahun sebelumnya, menjadi 9,55 juta.

"Bapak Presiden Republik Indonesia telah menambah kuota 100%. Bukan 50%, tapi 100% seluruh Indonesia. Kedua, kemarin Pak Presiden juga telah memutihkan hutang petani dan nelayan yang macet. Itu diputihkan oleh Bapak Presiden. Begitu sayangnya pada petani, pada UMKM, masyarakat kecil. Itu perintah Bapak Presiden. Maka, (Persoalan pupuk) ini aku harus selesaikan," tukasnya.

Keluhan Kepala Desa

Dari 10 Kades yang menghadap Amran hari ini, mayoritas dari mereka mengeluhkan penyaluran pupuk subsidi yang belum tersalur ke daerah yang mereka pimpin. Selain itu, persoalan saat proses penebusan pupuk subsidi juga disoroti dalam kesempatan ini. Adapun Kades tersebut berasal dari daerah Sumatra Selatan, Cilacap, Banten, Lampung, Ponorogo, Banyuwangi, dan Aceh.

"Bapak/Ibu, sekarang tebus pupuk gunakan KTP. Kalau ada yang halangi, lapor ke polisi setempat atau lapor ke sini. KTP cukup!" tegasnya.

Kendati demikian, Amran juga tidak menelan mentah-mentah keluhan dari para Kades itu. Ia tak segan-segan menegur Kades yang mengeluhkan hal yang mungkin seharusnya tidak menjadi suatu persoalan.

"Pak Menteri, bantuan terkait dengan mesin pompa air itu sudah ada, tapi susahnya itu kita beli solar," ucap Kades asal Kabupaten Banyuwangi.

"Sini, sini, sini. Kalau ini sudah offsite. Kepala Desa boleh lah manja sama saya, tapi jangan seperti ini. Sudah dikasih pompa, dikasih bibit belum?" tanya Amran.

"Sudah siap, Pak Menteri," jawabnya.

"Gratis kan?" tanya Amran lagi.

"Gratis semuanya, Pak Menteri," jawab Kades.

"Bapak kalau beli solar minta ke Menteri lagi, Pemerintah lagi disuruh beli. Bapak jadi Kepala Desa pelitnya tidak ketulungan. Pahlawan kita dari Jawa Timur itu korbankan nyawanya. Nyawanya dia serahkan untuk merah putih. Ini beli solar masih minta, nanti minta juga beli rokok. Macam ini jangan ditiru," tegas Amran di hadapan seluruh hadirin yang datang.

Usai mendengar keluhan dan memberikan nasihat kepada para Kades, Amran langsung memerintahkan Dirut PT Pupuk Indonesia untuk menindaklanjuti pihak-pihak yang menyebabkan terkendalanya penyaluran pupuk.

"Pak Dirut. Tolong managernya dicopot deh. Ini perintah! Copot! Cek masing-masing yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Ini perintah. Nggak boleh ditawar. Cukup? Sudah," tegasnya.

(dce)

Next Article Video : Pemerintah Nunggak Rp12,5 M Pupuk Subsidi