Pemerintahan Jerman Runtuh, Krisis Politik 'Meledak'

Jakarta, CNBC Indonesia - Jerman menghadapi krisis politik besar pada Rabu setelah Kanselir Olaf Scholz memecat Menteri Keuangannya, Christian Lindner dari Partai Demokrat Bebas (FDP), yang memicu keruntuhan koalisi pemerintahan dan membuka jalan untuk pemilu cepat.

Dilansir Reuters, Kamis (7/11/2024), langkah mengejutkan ini dilakukan beberapa jam setelah Donald Trump terpilih kembali sebagai Presiden AS, yang berpotensi mengguncang hubungan internasional dan stabilitas ekonomi Jerman.

Scholz, yang sekarang diperkirakan akan memimpin pemerintahan minoritas bersama Partai Sosial Demokrat (SPD) dan Partai Hijau, menyatakan bahwa Jerman membutuhkan pemerintahan yang "mampu bertindak" dan "memiliki kekuatan untuk membuat keputusan penting bagi negara."

Langkahnya untuk memecat Lindner dianggap sebagai upaya untuk mengatasi kebuntuan anggaran dan kebijakan ekonomi yang telah mengganggu koalisi tiga pihak ini selama beberapa bulan terakhir.

Scholz menyalahkan Lindner atas tindakan "menghalangi" pengesahan kebijakan anggaran yang mendesak, menuduhnya lebih mengutamakan kepentingan partai dibandingkan kepentingan negara.

Krisis politik ini muncul pada saat yang sangat kritis bagi Jerman. Ekonomi negara tersebut berada dalam kondisi stagnan, infrastruktur menua, dan militer Jerman dianggap belum siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Scholz merencanakan untuk mengajukan mosi kepercayaan di parlemen pada 15 Januari mendatang guna menguji dukungan parlemen terhadap pemerintahannya.

Di sisi lain, kemenangan Trump dalam pemilu AS menambah tekanan bagi Eropa yang sedang berusaha menyusun respons bersama terkait tarif perdagangan yang mungkin baru diberlakukan, perang Rusia di Ukraina, dan masa depan aliansi NATO.

Pergolakan di Jerman ini juga memperbesar ketidakpastian di dalam Uni Eropa, terutama dengan Prancis yang sebelumnya menghadapi tantangan politik setelah pemilu kilat. Ketidakstabilan di dua negara ekonomi terbesar Uni Eropa ini dapat menghambat upaya untuk memperkuat integrasi blok tersebut di tengah tantangan dari timur dan barat.

Dalam konteks domestik, kegagalan koalisi ini bisa memicu ketidakpuasan publik terhadap partai-partai arus utama, yang mungkin menguntungkan gerakan populis muda seperti Alternatif untuk Jerman (AfD) yang anti-imigran.

(luc/luc)

Next Article Jokowi Benar, Kelas Menengah 'Jatuh Miskin' Terjadi di Banyak Negara