Prabowo Rombak Kemenkeu, Begini Struktur Terbarunya Lengkap

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Lewat Perpres tersebut, Prabowo merubah struktur eselon I yang ada di Kemenkeu.

Dikutip dari salinan Perpres yang diteken 5 November 2024, Prabowo menambah dua eselon I di Kemenkeu, yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan

Sementara, satu eselon diubah, yakni Badan Kebijakan Fiskal. Dalam struktur baru, badan ini akan dilebur dalam Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Berikut ini merupakan daftar direktorat dan bagian yang tercantum dalam Perpres 158/2024 tentang Kemenkeu.

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal;
3. Direktorat Jenderal Anggaran;
4. Direktorat Jenderal Pajak;
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
8. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
10. Direktorat Jenderal Stabilitas dan pengembangan Sektor Keuangan;
11. InspektoratJ enderal;
12. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan;
13. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
14. Staf Ahli Bidang Peraturan dan penegakan Hukum pajak;
15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;
16. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;
17. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
18. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan pajak;
19. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
20. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional;
21. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan pasar Modal; dan
22. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan.

Sebagai perbandingan, sebelumnya struktur Kemenkeu diatur dalam Perpres 57/2020 di masa Presiden Joko Widodo. Berikut ini merupakan strukturnya dalam Perpres lama. Kementerian Keuangan terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Anggaran;
3. Direktorat Jenderal Pajak;
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
9. Inspektorat Jenderal;
10. Badan Kebijakan Fiskal;
11. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
12. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;
13. Staf Ahii Bidang Kepatuhan Pajak;
14. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;
15. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
16. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
17. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional;
18. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal;
19. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi;
20. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan.

(dem/dem)

Next Article Nih! Bocoran Daftar Barang Subsidi di Era Prabowo