Sri Mulyani Beberkan Kebijakan Ekonomi Tahun Pertama Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 besok.

Sebelumnya, Prabowo sudah memanggil 108 orang yang akan menjabat menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya, serta mengisi posisi kepala lembaga negara lainnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani termasuk di antaranya. Ia juga dipastikan akan kembali menjabat sebagai bendahara negara.

Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar Jumat (18/10) kemarin, Sri Mulyani membeberkan arah kebijakan ekonomi di tahun pertama pemerintahan Prabowo.

Ia mengatakan rencana tahun 2025 sudah ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan konsultasi kepada Presiden RI terpilih.

"Sesuai yang sudah disampaikan tetap suportif terhadap program yang menjadi prioritas arahnya seperti semua tahu dari sisi ketahanan pangan dan energi," kata Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan Prabowo juga mengungkapkan kekhawatiran soal kondisi geopolitik dunia. Antara lain terkait perang Israel melawan negara-negara Timur Tengah, serta konflik Rusia dan Ukraina.

"Di saat yang sama harus waspada dengan lingkungan global, beliau selalu sampaikan geopolitik, geostrategis, dan geoekonomi itu semua berhubungan," Sri Mulyani menuturkan.

Sri Mulyani mengatakan kekhawatiran Prabowo itu sebenarnya mirip dengan bacaan KSSK mengenai kondisi geopolitik dunia. Dia mengatakan KSSK juga mewaspadai ketidakpastian di dunia yang mungkin merambat terhadap kondisi ekonomi dalam negeri RI.

"Jadi ini sebetulnya sama bacaan dengan kami di KSSK. Bahwa dinamika yang terjadi di global, apakah itu murni keamanan atau politik seperti di Timur Tengah, di Ukraina, itu memberi pengaruh pada suasana ekonomi global dan bisa terjadi rambatan ke dalam negeri," kata dia.

Selain soal kondisi politik dunia, Sri Mulyani menekankan pesan presiden terpilih tentang kebijakan fiskal di tahun depan. Dia mengatakan disiplin fiskal harus tetap dilakukan.

"Sementara untuk fiskal tetap kita lakukan secara prudent dan suportif pada program nasional," tegas Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dan mensinkronisasi kebijakannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dia mengatakan pertumbuhan dan stabilitas merupakan dua sisi ekonomi yang harus terus diperhatikan.

"Stabilitas dan growth itu adalah kombinasi yang terus membutuhkan kalibrasi," ia menjelaskan.

(fab/fab)

Next Article Prabowo Ungkap Alasan Banyak Ambil Menteri dari Kabinet Jokowi