Izin Usaha Dicabut, Begini Nasib Duit Lender Investree

Jakarta, CNBC Indonesia - Fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radika Jaya (Investree) tengah dalam proses pembentukan tim likuidasi. Setelah terbentuk nantinya dana para lender akan dibayarkan melalui skema likuidasi.

Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edi Setijawan mengatakan, tim likuidasi ini maksimal sudah harus terbentuk bulan depan.

"Sesuai ketentuan yg berlaku maka Investree wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," ungkap Edi kepada CNBC Indonesia, Rabu, (23/10/2024).

Sejalan dengan itu, mengacu pada lembar pemberitahuan yang didapat dari kantor Investree, perusahaan start up tersebut mengatakan proses transisi diperkirakan memakan waktu 30 hari.

"Hal-hal yang berkaitan dengan lenders atau pemberi pinjaman dan borrowers peminjam akan tetap dilanjutkan oleh tim likuidasi. Sehingga proses pinjam meminjam tidak akan berhenti selama proses transisi ini," sebagaimana tertuang dalam surat tersebut.

Adapun mengacu pada laman resmi Investree, perusahaan telah menyalurkan pinjaman senilai Rp14,53 triliun sejak berdiri. Sebanyak Rp13,36 triliun di antaranya sudah lunas, sehingga outstanding pinjaman sebesar Rp402,13 miliar. Tercatat, sebanyak 16,44% masuk dalam kategori wanprestasi dalam jangka waktu 90 hari (TWP90) atau macet. 

Salah satu lender, Christopher mengatakan, pihaknya bersedia untuk ikut dalam proses likuidasi tersebut. Ia memiliki tagihan kerugian di Investree sebesar Rp154,6 juta.

Selanjutnya dia berharap terdapat penyelesaian terkait pelanggaran kewenangan direksi Investree sehingga terungkap fraud dalam sistemnya. Bila terbukti ada penyelewengan atau penyalahgunaan kewenagan, ia meminta ada langkah terbaik untuk mengembalikan uang lender yang dirugikan.

"Karena ini sudah 2 tahun lebih dan baru saja booming karena OJK mencabut ijin usaha dan Adrian Gunadi selaku penanggung jawab harus diproses secara hukum," kata dia dalam pesan singkat.

Sebagai informasi, likuidasi mengacu pada proses di mana aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan, individu, atau entitas dijual untuk membayar utang atau memenuhi kewajiban keuangan. Likuidasi biasanya terjadi ketika entitas tersebut tidak mampu membayar utang, mengalami kebangkrutan, atau secara sukarela menghentikan operasinya.

Proses likuidasi dimulai dengan penunjukan likuidator yang bertugas untuk mengelola penjualan aset. Setelah aset dijual, hasil penjualan digunakan untuk membayar kreditur sesuai urutan prioritas.

Setelah seluruh kewajiban dilunasi, sisa dana (jika ada) dibagikan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan.

Sebagaimana diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree) pada Senin, (21/10/2024). Hal ini setelah startup pinjaman online (Pinjol) tersebut tersangkut dugaan fraud.

Pencabutan izin tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024. Adapun keputusan ini didasarkan oleh beberapa alasan.

Pertama, Investree terbukti melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Kedua, OJK menilai kinerjanya memburuk dan mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

(mkh/mkh)

Next Article Bos Pinjol Bangkrut Kabur ke Luar Negeri, Ini Seruan Tegas OJK