Jakarta, CNBC Indonesia - Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setidaknya akan berisi 108 orang, terdiri dari 49 nama yang dipanggil ke Kertanegara pada Senin (14/10/2024), dan 59 nama yang dipanggil Prabowo ke lokasi yang sama pada Selasa (15/10/2024).
Jumlah orang dalam kabinet ini yang cukup banyak menimbulkan sorotan dari banyak pihak, termasuk peneliti dan akademisi. Besarnya kabinet Prabowo dan Gibran ini menimbulkan kekhawatiran terhadap beban keuangan negara.
Para peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat besarnya potensi pembengkakan anggaran untuk membiayai gaji para kandidat pejabat negara itu. Potensi pembengkakan belanja itu dengan membandingkan jumlah 108 kandidat dengan kabinet era Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang hanya 51 orang.
"Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut," kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dikutip Jumat (18/10/2024).
Celios memperkirakan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp 1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk. Angka ini belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.
Potensi pembengkakan anggaran itu memperhitungkan beban biaya gaji, tunjangan, dan operasional menteri dan wakil menteri era Jokowi yang sebanyak 51 orang dengan estimasi nilai Rp 387,6 miliar per tahun. Sedangkan era Prabowo dengan estimasi 108 orang menjadi Rp 777 miliar per tahun.
Dengan begitu ada peningkatan anggaran Rp 389,4 miliar per tahun dari kabinet era Jokowi dengan Prabowo setiap tahunnya. Maka, bila peningkatan anggaran itu dikali lima tahun atau selama masa jabatan Presiden Prabowo total peningkatan anggaran sekitar Rp 1,95 triliun.
"Estimasi ini adalah perhitungan sederhana dengan memperkirakan besaran anggaran jabatan tersebut belum termasuk biaya pembangunan fasilitas gedung baru. Angka yang lebih presisi dapat dihitung lebih detail setelah terbentuknya Kementerian yang baru," kata Direktur Keadilan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar.
Celios juga mencatat, dari total 108 kabinet itu mayoritas memiliki latar belakang politikus dengan proporsi sebesar 55,6% atau 60 orang dari 108 kandidat yang telah dipanggil Prabowo ke Kertanegara.
Proporsi profesional teknokrat hanya sebesar 15,7% atau 17 dari 108 calon. Kemudian disusul kalangan TNI/POLRI (8,3%), pengusaha (7,4%), tokoh agama (4,6%), dan selebriti (2,8%). Sayangnya, hanya 5,6 persen yang berasal dari kalangan akademisi.
Dari sisi gender, perempuan yang namanya dipanggil untuk mengisi kabinet hanya 9,3% atau sejumlah 10 kandidat, sedangkan sisanya adalah laki-laki dengan jumlah sebanyak 98 orang atau setara 90,7% dari total nama yang dipanggil.
Mengenai kabinet Prabowo yang dinilai 'kegemukan', Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengungkapkan masyarakat bisa lebih dulu melihat keputusan Prabowo dalam membentuk kabinetnya. Namun publik tetap harus mengawasi dampak yang mungkin bisa ditimbulkan.
"Yang penting tuh bagi kita ini jangan sampai karena kabinetnya jadi gemuk kemudian malah menimbulkan banyak peraturan. Biasanya munculnya Kementerian baru atau kekuasaan itu wujudnya adalah membuat peraturan ya. Peraturan baru itu lah yang seringkali membuat kehidupan usaha menjadi lebih sulit," kata Iwantono kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (18/10/2024).
Banyaknya regulasi dan birokrasi membuat gerak dunia usaha menjadi kurang efisien di dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Hal itu kontradiktif karena pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang cipta kerja untuk memangkas regulasi.
"Kita khawatirkan di situ. Oleh karena itu, tolong kalau ada kementerian baru ya jangan sampai terus orientasinya mengeluarkan perizinan, mengeluarkan peraturan. Karena itu pasti menjadi penghambat bagi kita," ujar Iwantono.
(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Sektor Ini Diprediksi Dulang Cuan Usai Pelantikan Presiden
Next Article Menteri Ini Tiba-tiba Minta Sri Mulyani Pangkas Target Utang Prabowo