Prabowo Benar! Bumi RI Dikeruk, Dolarnya Jangan Langsung Dibawa Kabur

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah kalangan ekonom menyambut baik rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperpanjang waktu kewajiban eksportir untuk memarkirkan dolar hasil ekspornya di dalam negeri, dari yang selama ini minimal selama 3 bulan.

Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menganggap wajar bila pemerintah menginginkan waktu parkir devisa hasil ekspor (DHE) itu di sistem keuangan domestik lebih lama. Lantaran, ekonomi global saat ini sangat tidak pasti, yang membuat aliran masuk dan keluar modal asing cepat terjadi.

"Karena dengan potensi ketidakpastian global yang tinggi ada kemungkinan pergerakan money inflow ataupun outflow terutama dari sisi hot money ini kelihatannya akan deras," ucap Myrdal kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (4/11/2024).

"Jadi kita perlu kebijakan dari sisi fundamental untuk tetap menjaga supply dolar domestik tidak dengan mudah keluar," ucap Myrdal.

Menurutnya, jangka waktu 6 bulan cukup untuk memastikan pasokan dolar di dalam negeri terpenuhi. Sebab, instrumen yang disediakan perbankan dan Bank Indonesia untuk penempatan dalam jangka waktu itu tersedia.

Sebagaimana diketahui, BI sendiri telah memperkenalkan instrumen penempatan DHE di antaranya Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing; Instrumen perbankan berupa deposito valuta asing; Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berupa promissory note valuta asing; dan Instrumen Bank Indonesia berupa term deposit operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia.

"Kalau lebih dari 3 bulan atau 6 bulan kan masih banyak instrumennya tuh untuk penyaluran DHE. Jadi ya kalaupun sampai 6 bulan masih ideal ya, apalagi kita sedang butuh supply dolar yang diharapkan topang stabilisasi nilai tukar rupiah," tegasnya.

Berbagai instrumen itu ia anggap sebetulnya bisa memberikan keuntungan bagi para eksportir sendiri. Apalagi, Indonesia telah menikmati surplus neraca perdagangan selama 53 bulan beruntun.

"Secara kalkulasi kasar saja sebetulnya lebih banyak dana hasil ekspor ketimbang untuk impor. Jadi ini sebetulnya bisa jadi opportunity dari sisi pemerintah untuk tetap menjaga supply dolar domestik di tengah faktor ketidakpastian global yang masih tinggi," tegasnya.

Jangka waktu enam bulan ini juga diamini Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Ia mengatakan, berdasarkan tren di level global kewajiban parkir DHE selama 6 bulan itu jamak dilakukan banyak negara. Rusia misalnya yang mewajibkan devisa hasil ekspor ditukarkan ke rubel dan disimpan di bank domestik minimal 6 bulan.

"Mengingat pengalaman dari negara-negara lain yang menunjukkan bahwa periode retensi devisa yang lebih panjang berpotensi meningkatkan stabilitas cadangan devisa dan mendukung stabilitas nilai tukar," ucap Yusuf.

Meski begitu, Yusuf mengingatkan, jika pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu penempatan DHE SDA, maka diperlukan penyesuaian skema insentif yang lebih komprehensif dan menarik bagi eksportir.

Ini karena perpanjangan periode penempatan memberikan biaya peluang atau opportunity cost yang lebih besar bagi eksportir karena likuiditas mereka akan tertahan lebih lama di dalam negeri.

Untuk mengatasi hal ini, Yusuf menyarankan, pemerintah dapat menawarkan beberapa insentif seperti suku bunga premium bagi dana DHE SDA yang ditempatkan dalam jangka waktu yang lebih panjang, pengurangan pajak yang lebih besar, atau kemudahan dalam akses pembiayaan ekspor.

Selain itu, prioritas dalam perizinan ekspor juga dapat diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kepatuhan eksportir terhadap kebijakan ini.

"Dengan insentif yang lebih menarik, eksportir akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA, sekaligus mencegah upaya penghindaran atau pengalihan dana keluar negeri," ungkap Yusuf.

(arj/mij)

Next Article Rupiah Dibuka Terlemah Dalam 4 Tahun, Dolar Tembus Rp16.280