Tak Mau Kebobolan, RI Perkuat Deteksi Perdagangan Senjata dan Nuklir

1 month ago 18

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia tengah memperkuat sistem data ekspor impor, yakni Indonesia National Single Window (INSW). Penguatan ini dilakukan dengan semakin memperluas cakupan pencatatan barang yang diperdagangkan di dunia internasional maupun diproduksi di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, barang yang rencananya bakal masuk ke sistem INSW ialah barang yang memiliki dua fungsi, yaitu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan industri maupun senjata pemusnah massal atau weapon mass destruction (WMD) seperti Nuklir.

"Jadi seperti ada fungsi untuk penggunaan industri, ada fungsi untuk weapon of mass destruction, nah itu dari Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) mengusulkan ada strategic trading yang negara lain sudah punya," kata Airlangga di kantornya, dikutip Jumat (13/12/2024).

Penguatan INSW ini telah Airlangga bahas dengan berbagai Kementerian atau Lembaga dalam rapat koordinasi yang digelar di kantornya Kamis (12/11). Selain untuk memperkuat pengintegrasian data perdagangan untuk WMD, penguatan integrasi data barang komoditas itu dilakukan juga dengan sistem halal dan badan karantina.

"Nah itu tadi ada beberapa yang minta untuk terus disiapkan masing-masing kementerian dan lembaga untuk punya unit khusus," ucapnya.

Untuk integrasi sistem halal ke INSW yang targetnya rampung 2026 dilakukan dengan sistem pencatatan rantai pasokan halal yang ada di bawah naungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan begitu Airlangga berharap setiap produk dapat diketahui ketertelusuran sumbernya (traceability).

Sementara itu, untuk Badan Karantina sistem interasinya ke INSW akan dilakukan untuk memfokuskan efisiensi layanan. Badan itu ia harap dapat mempercepat proses bisnis dari service level agreement (SLA) yang ada, yakni di kisaran 6,5 jam. "Tentu dengan digitalisasi kita berharap proses-proses itu lebih cepat," jelas Airlangga.

Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara antar kementerian/lembaga atau Simbara juga akan dihubungkan dan terintegrasi dengan INSW. Perluasan integrasi ini juga akan dilakukan dengan sistem informasi komoditas kelapa sawit. "Itu kita minta diintegrasikan dengan e-trade dan masuk di sistem INSW. Yang penting semuanya INSW, Simbara juga masuk di dalam INSW," tutur Airlangga.

Dengan integrasi seluruh proses bisnis perdagangan ekspor dan impor ke dalam sistem INSW, Airlangga percaya diri efisiensi biaya ekonomi di Indonesia akan terjadi. Hingga pada akhirnya bakal menurunkan angka biaya logistik maupun Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia.

"Kan kalau semakin efisien, maka produktivitas semakin naik. Jadi tunggu kapalnya lebih cepat, barang tidak perlu menumpuk lagi, dan harus moda menjadi lebih lancar," ucap Airlangga.

"Dan dengan National Single Window kan meningkatkan produktivitas dan juga membuat penyederhanaan terhadap seluruh entitas usaha supaya dengan satu input bisa menjangkau seluruh K/L. Terutama ini terkait dengan kegiatan import maupun ekspor maupun dari segi perizinan, kemudian terkait dengan biaya cukai juga," tegasnya.

Menurut Airlangga, perbaikan dan penguatan INSW akan menekan biaya ekonomi dari sisi logistik supaya bisa masuk level satu digit pada 2030, yakni biaya logistiknya hanya menjadi 8% dari yang saat ini di kisaran 11-15% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Penurunan biaya logistik itu, kata Airlangga, juga akan mendorong penurunan angka ICOR di Indonesia yang pada 2023 masih tercatat di levek 6,33. Kendati begitu, Airlangga belum bisa memastikan penurunan biaya logistuk tersebut akan membawa ICOR Indonesia sampai ke level berapa.

"Kita berharap bahwa dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi ini Indonesia juga menjadi contoh berbagai negara lain di ASEAN dan Afrika untuk belajar bagaimana sistem di Indonesia yang lebih kompleks tetapi Indonesia National Single Window ini bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

(arj/haa)

Saksikan video di bawah ini: