Tegas! ESDM Sebut Tak Ada Pembatasan LPG Bersubsidi untuk UMKM

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa tidak ada pembatasan pada produk Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi di Indonesia. Hal itu menyusul rencana pemerintah untuk menggeser skema subsidi energi termasuk untuk bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa saat ini pemerintah memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengubah skema LPG di Indonesia termasuk untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Nggak, tidak. Terhadap LPG, kita memastikan bahwa itu tepat sasaran, tidak ada pembatasan," jawab Dadan saat ditanya apakah akan ada perubahan skema subsidi untuk LPG untuk UMKM, ditemui di sela acara Hilir Migas Conference, Expo, & Awards 2024, di Intercontinental Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah memutuskan untuk tidak mengubah skema subsidi LPG. Keputusan ini akan diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sudah putuskan untuk LPG kami usulkan kepada Presiden untuk tidak dilakukan koreksi. Apa artinya? Untuk LPG masih berlaku untuk sampai saat ini. Itu yang akan kami usulkan karena ini terkait dengan UMKM, konsumsi rumah tangga," jelas Bahlil saat konferensi pers usai rapat antarmenteri di kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (04/11/2024).

Di lain kesempatan, Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa di tahun 2024 ini pemerintah menggelontorkan subsidi dan kompensasi mencapai Rp 435 triliun, termasuk untuk bahan bakar minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 83 triliun merupakan subsidi LPG.

Sayangnya, dari total subsidi yang digelontorkan pemerintah itu justru belum tepat sasaran atau masih banyak orang-orang kaya yang menikmati subsidi tersebut. Bahkan, menurut catatan Bahlil, penggunaan subsidi tak tepat sasaran itu mencapai 20%-30%.

"Sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp 100 triliun. Kalian kan nggak ingin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, orang saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus," jelasnya saat konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

(wur)

Next Article Video: Konsumsi Elpiji Naik Terus, Ini Jurus Bahlil Tekan Impor Elpiji