Terungkap! Ini Alasan Prabowo Tunda Pisahkan Ditjen Pajak dan Kemenkeu

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Terpilih Prabowo Subianto batal membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) di masa awal pemerintahannya. Padahal, pemisahan Direktorat Jenderal Pajak, serta Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan itu merupakan salah satu program kerja yang dicanangkan di masa kampanye. Apa sebabnya?

Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS) Anggawira menduga penundaan ini terjadi sebagai bagian dari dinamika pembentukan kabinet. Menurut dia, pembentukan sebuah badan baru sepenting BPN pasti membutuhkan waktu.

"Kalau ada suatu badan baru pastinya perlu penyesuaian, perlu tata kelola, SDM dan lain sebagainya," kata Anggawira ketika dihubungi, Jumat, (18/10/2024).

Anggawira menuturkan keputusan 'menceraikan' pajak dari Kemenkeu adalah keputusan yang cukup besar. Menurut dia, dampak dari perubahan itu perlu diantisipasi terlebih saat kondisi perekonomian dunia sedang tidak baik-baik saja seperti sekarang.

"Dengan ekonomi yang sangat tight dan situasi yang tidak menentu di sisi global perlu hati-hati, Pak Prabowo saya rasa tidak ingin ambil risiko," tutur ketua kelompok pengusaha pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 ini.

Anggawira mengatakan keputusan Prabowo untuk lebih hati-hati itu juga nampak dari pemilihan menteri-menteri di bidang ekonomi. Sebagaimana diketahui, Prabowo cenderung mempertahankan menteri bidang ekonomi di era Presiden Joko Widodo. Misalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Kalau orang-orang yang benar-benar baru masuk ke dalam pemerintahan atau kementerian pasti perlu waktu penyesuaian," kata dia.

Sebelumnya, keputusan Prabowo menunda pembentukan BPN mencuat ketika sang presiden terpilih memanggil calon menteri dan wakil menteri ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Saat itu, terungkap Prabowo mempertahankan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan menunjuk 3 orang menjadi calon Wakil Menteri Keuangan. Tiga orang calon Wamenkeu itu adalah Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu.

Seusai pertemuan itu, Sri Mulyani memberikan sinyal bahwa Prabowo tak jadi membentuk BPN. "Pak Prabowo bicara tentang Kementerian Keuangan sebagai satu kementerian," kata dia.

Setali tiga uang, Anggito juga menyampaikan pesan serupa mengenai BPN. Dia mengatakan mendapatkan pesan Prabowo untuk mengoptimalisasi penerimaan negara. "Jadi tujuannya optimalisasi penerimaan negara," kata dia.

(rsa/haa)

Next Article Pajak Pisah dari Kemenkeu Tak Jamin Setoran Moncer, Mending Cara Ini!