3 weeks ago
11
Jakarta, CNBC Indonesia - Politikus PDI-Perjuangan Aria Bima buka suara soal rencana Prabowo Subianto untuk mengubah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi super holding perusahaan pelat merah.
Eks Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut pun mengatakan, pihaknya masih mengawasi lebih lanjut terkait wacana ini. Ia pun menjelaskan tiga pertimbangan yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan pemisahan tersebut.
Pertama, Aria menggarisbawahi peran BUMN sebagai kontributor besar sebagai penyimpanan negara. "Yang jelas 20% penyimpanan negara, lebih ya 25% dari pajak, dividen itu dari BUMN," jelas Aria saat ditemui usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu, (20/10/2024).
Di sisi lain, Aria pun menegaskan, pemerintah perlu mempertimbangkan BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Hal ini mengingat amanat undang-undang di mana sumber daya alam beserta isinya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat.
"Di luar dua itu adalah penerimaan pajak dan dividen di dalam penyangga menumpang pendapatan negara, itu adalah BUMN, mau dibadankan atau mau kemudian tetap di kementerian, mana yang paling menunjang tiga tadi," terangnya.
Sebelumnya Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira badan tersebut akan menjadi super holding, kemudian masing-masing BUMN dihubungkan ke kementerian teknisnya.
"Iya (akan ada Badan BUMN). Sebenarnya roadmap-nya untuk bikin super holding dan itu nanti (setiap BUMN) akan di-grouping dengan kementerian teknis yang ada, supaya nyambung," kata Anggawira dalam Diskusi Polemik Trijaya di Jakarta Pusat, dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (2/10/2024).
Apa itu Super Holding BUMN?
Super holding merupakan gagasan lama yang telah muncul sejak Menteri BUMN era Soeharto, Tanri Abeng. Lalu wacana itu sempat ramai kembali dibahas jelang periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Jokowi saat debat terbuka kelima Pilpres 2019 menyebutkan angan-angan membuat super holding BUMN. Menurut Jokowi, keberadaan super holding itu akan membuat BUMN Indonesia mudah mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan dunia.
"Saya kira ke depan kita akan membangun holding-holding BUMN, baik konstruksi dan karya, kemudian migas, yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan, serta perdagangan. Nantinya akan ada super holding," kata Jokowi dalam debat kelima pemilihan presiden, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).
Adapun konsep super holding Indonesia kurang lebih akan sama dengan Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia.
Sebagai informasi, Temasek adalah perusahaan induk BUMN Singapura yang bergerak di beberapa sektor, antara lain jasa keuangan, telekomunikasi, media dan teknologi, transportasi dan industri, konsumer dan real estat, pertanian, serta energi dan sumber daya alam.
Sementara, perusahaan yang berada di bawah Khazanah antara lain Axiata Group Berhad, CIMB Group Holdings Berhad, Tenaga Nasional Berhad, Telekom Malaysia Berhad, Malaysia Airports Holdings Berhad, IHH Healthcare Berhad, dan UEM Sunrise Berhad.
(mkh/mkh)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Peran MIND ID Dorong Implementasi Bisnis Tambang Berkelanjutan
Next Article Prabowo Bakal Ubah BUMN Jadi Super Holding, Apa Itu?
