10 Tahun Jokowi, Papua Tak Lagi Cuma Penonton

Jakarta, CNBC Indonesia  - Pembangunan Indonesia Sentris menjadi pendekatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun pemerintahannya. Termasuk, dengan mendorong investasi dan pembangunan ke Papua.

Diantaranya, ditandai dengan diresmikannya pos lintas batas RI-Papua Nugini tahun 2017, kebijakan satu harga BBM yang berdampak turunnya harga barang-barang di Papua, pembangunan Jalan Trans Papua. Serta, kesuksesan Papua menggelar PON pada 2021. Pembangunan dari Timur Indonesia ini berhasil menumbuhkan ekonomi, memperbaiki kesejahteraan, membangkitkan rasa percaya diri dan optimisme rakyat Papua.

Hal itu, kata Jokowi, sebagai langkah Indonesia untuk pemerataan ekonomi ke seluruh Indonesia. Dengan  Papua tidak hanya menjadi penonton dalam arus investasi ini, melainkan ikut serta dan menikmati manfaat langsung dari pembangunan yang terjadi di tanah mereka.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro di Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi mengatakan, pemerintah pusat dan daerah harus memiliki satu visi dan rencana aksi yang sejalan dalam memanfaatkan investasi di Papua. Diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk menciptakan visi dan rencana aksi yang terintegrasi.

"Seperti tim sepak bola, untuk mencapai gol, setiap posisi harus memiliki tujuan yang sama," katanya dalam keterangan resmi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), dikutip Sabtu (19/10/2024).

"Investasi besar di Papua, seperti pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, industri smelter tembaga, hingga industri tebu dan pengolahannya, harus disertai dengan kesiapan SDM lokal. Tanpa keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai pasok dan sektor tenaga kerja, ada risiko bahwa mereka hanya akan menjadi penonton, sementara manfaat ekonomi dirasakan oleh pihak luar," tambah Imam.

Karena itu, ujarnya, pemerintah perlu bekerja sama untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus (skill workers) dan tenaga kerja non-terampil (unskilled workers) melalui program vokasi dan pelatihan.

Dengan sertifikasi yang tepat, masyarakat Papua bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan menjadi bagian dari tenaga kerja di industri-industri besar yang akan berkembang di wilayah mereka.

"Tujuannya jelas, yaitu menciptakan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota, serta mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu bersaing dan berkontribusi dalam industri yang berkembang di wilayah tersebut," katanya.

Selain tenaga kerja, dirinya juga menyoroti pentingnya mempersiapkan ekosistem ekonomi lokal. Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah (UMKM) di Papua harus didorong untuk berperan aktif dalam rantai pasok industri besar. Dia mencontohkan, adanya kebutuhan industri besar akan jasa katering atau logistik dapat dipenuhi oleh pelaku usaha lokal. Jika tidak, keuntungan ekonomi akan bocor ke luar Papua, karena penyedia jasa datang dari daerah lain.

"Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM telah memfasilitasi kemudahan izin usaha bagi UMKM, sehingga mereka dapat naik kelas dan berkontribusi langsung dalam rantai pasok industri besar yang sedang berkembang di Papua," ucapnya.

Tak hanya itu.

Dia juga menyoroti tantangan geografis dan sosio-ekonomi Papua. Untuk itu, imbuh dia, pemerintah pusat dan daerah harus bahu-membahu dalam menyediakan infrastruktur pendukung untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas SDM lokal.

"Dengan demikian, Papua tidak akan lagi hanya menjadi penonton dalam arus investasi yang masuk, tetapi justru akan menjadi aktor utama yang memanfaatkan peluang tersebut untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya," pungkasnya.

(dce/dce)

Next Article Jokowi Bangun 374 Ribu Km Jalan, Akhirnya Biaya Logistik Turun ke 14%