Elon Musk Langgar Hukum demi Menangkan Donald Trump di Pilpres AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) memperingatkan komite politik 'America PAC' milik Elon Musk terkait potensi pelanggaran hukum dalam kampanyenya mendukung Donald Trump Pilpres AS.

Salah satu dukungan yang diberikan Musk adalah menjanjikan undian berhadiah jutaan dolar untuk pemilih terdaftar di negara bagian. Menurut sumber kepada CNN International, cara tersebut kemungkinan melanggar hukum federal.

Sebelumnya dikabarkan, Musk mengumumkan hadiah sebesar US$1 juta yang bertujuan untuk meningkatkan pendaftaran pemilih bimbang (swing voters) di negara-negara bagian. 

Janji Musk untuk membayar hadiah kepada pemilih terdaftar lantas menimbulkan kekhawatiran dari para ahli hukum pemilu dan beberapa pejabat negara bagian yang mempertanyakan apakah tindakan tersebut melanggar hukum.

Hukum federal melarang pembayaran kepada orang-orang untuk mendaftar sebagai pemilih. Hadiah tersebut dijanjikan kepada orang-orang yang dipilih secara acak untuk menandatangani petisi yang mendukung kebebasan Amandemen Pertama dan Kedua. Namun, untuk menandatangani petisi, Anda harus terdaftar sebagai pemilih di negara bagian tertentu.

Sebuah surat dari divisi integritas publik DOJ yang menyelidiki potensi pelanggaran hukum terkait pemilu, telah dikirim ke komite aksi politik Musk.

"Kami ingin mencoba mendapatkan lebih dari satu juta, mungkin 2 juta pemilih di negara bagian 'medan perang' untuk menandatangani petisi yang mendukung Amandemen Pertama dan Kedua," kata Musk saat mengumumkan undian berhadiah di acara kampanye Trump di Harrisburg, Pennsylvania, Sabtu (19/10).

"Kami akan memberikan US$1 juta secara acak kepada orang-orang yang telah menandatangani petisi, setiap hari, mulai sekarang hingga pemilihan," imbuhnya.

CNN telah menghubungi untuk meminta komentar dari Musk, beberapa alamat email yang tercantum di situs web super PAC, bendahara kelompok tersebut, dan tim pers Musk di platform X.

DOJ menolak berkomentar.