Keras! Mentan Amran Minta Dirut Pupuk Indonesia Segera Pecat Anak Buah

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengeluarkan peringatan keras terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Dia pun meminta Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi langsung saja memecat anak buahnya jika jadi penyebab terhambatnya penyaluran pupuk subsidi ke petani.

"Pak Dirut, tolong managernya dicopot deh. Ini perintah! Copot! Cek masing-masing yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Ini perintah. Nggak boleh ditawar," tegas Amran dalam kegiatan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih yang digelar di Lapangan Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (6/11/2024).

Dirut PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi yang juga hadir di acara tersebut pun langsung menyanggupi perintah Amran tersebut.

"Siap," ucap Rachmat sembari menganggukkan kepala.

Adapun perintah ini bermula dari adanya aduan dari para Kepala Desa (Kades) terkait tersendatnya penyaluran pupuk subsidi ke sejumlah daerah. Amran kemudian memanggil para Kades yang mengalami kendala untuk naik ke atas podium bersamanya.

"Bapak belum ada tambahan pupuk di desanya?" tanya Amran kepada Kades asal Sumatra Selatan.

"Belum Pak," jawab Kades itu.

Amran kemudian langsung memanggil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Andi Nur Alamsyah.

"Pak Dirut, ini kira-kira apa masalahnya? Sekarang baru berapa persen pupuk tersalur?" tanya Amran kepada Rachmat Pribadi.

Kemudian, Amran pun menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto telah menambah kuota pupuk subsidi 100% dari jumlah kuota di tahun sebelumnya, menjadi 9,55 juta.

"Bapak Presiden Republik Indonesia telah menambah kuota 100%. Bukan 50%, tapi 100% seluruh Indonesia. Kedua, kemarin Pak Presiden juga telah memutihkan hutang petani dan nelayan yang macet. Itu diputihkan oleh Bapak Presiden. Begitu sayangnya pada petani, pada UMKM, masyarakat kecil. Itu perintah Bapak Presiden. Maka, (Persoalan pupuk) ini aku harus selesaikan," jelas Amran dalam kesempatan itu.

Dari 10 Kades yang menghadap Amran hari ini, mayoritas dari mereka mengeluhkan penyaluran pupuk subsidi yang belum tersalur ke daerah yang mereka pimpin. Selain itu, persoalan saat proses penebusan pupuk subsidi juga disoroti dalam kesempatan ini. Adapun Kades tersebut berasal dari daerah Sumatera Selatan, Cilacap, Banten, Lampung, Ponorogo, Banyuwangi, dan Aceh.

"Bapak/Ibu, sekarang tebus pupuk gunakan KTP. Kalau ada yang halangi, lapor ke polisi setempat atau lapor ke sini. KTP cukup!" tegasnya.

Dirut Pupuk Indonesia Siap Lapor

Ditemui usai kegiatan, Rachmat mengatakan pihaknya akan mengevaluasi secara menyeluruh dan mencari tahu inti persoalan terhambatnya penyaluran pupuk subsidi karena apa.

"Pokoknya gini, kita akan evaluasi dulu. Saya tadi sudah lapor ke Pak Mentan, hasil evaluasi kita laporkan, nanti setelah itu dilihat secara objektif yang salah siapa. Tadi itu kan baru sebutan spontanitas dari Kades. Ini kita juga lagi evaluasi distributor," ucap Rachmat.

Katanya, evaluasi dilakukan agar memberikan penilaian yang adil dan objektif.

"Kita evaluasi tapi harus fair dan supaya objektif. Kalau yang salah ya kita ikut, sepakat dengan yang Pak Mentan lah. Kita kalau untuk perbaikan tidak ada kompromi," tegasnya.

(dce)

Next Article Bos Pupuk Indonesia Buka-bukaan Realisasi Pupuk Subsidi Baru Cuma 29%