6 days ago
8
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) untuk mengganti nama menjadi Bank Perumahan Rakyat.
"Saya minta BTN ganti nama menjadi Bank Perumahan Rakyat, agar fokus. Ini sebenernya jati diri dari BTN. Kita sering kali pakai istilah yang tidak substansi," kata menteri yang kerap disapa Ara, dalam pertemuan di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11/2024) malam.
Turut hadir dalam pertemuan itu Direktur Utama BTN Nixon Napitulu, Menteri Dalam (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Pertemuan membahas soal strategi program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar yang kerap disapa Ara mengaku telah bertemu dengan Nixon sebanyak enam kali sejak dia dilantik sebagai Menteri PKP. Ara meminta Nixon untuk menjelaskan beberapa permintaan industri yang bisa mendorong Kredit perumahan Rakyat (KPR) di Indonesia.
"Di antaranya pengecualian PPN perumahan 11% untuk perumahan rakyat, PPH 2,5% bisa ilang, retribusi 2,5% juga bisa hilang," kata Nixon.
Dengan berbagai keringanan tersebut, Nixon menargetkan biaya produksi dari developer bisa dikurangi hingga 21%. Hal ini pun diharapkan bisa menekan harga KPR agar terjangkau bagi masyarakat.
Ara mengatakan berbagai masukan dari industri akan menjadi catatan bagi pemerintah. Ia yakin pemerintah bersama BTN bisa mengentaskan berbagai permasalahan tersebut
Ia mengatakan fokus kementeriannya saat ini adalah merealisasikan program 3 juta rumah per tahun yang akan mulai dilakukan pada awal 2025. Perinciannya, 2 juta rumah akan dibangun di desa dan sebanyak 1 juta akan dibangun di perkotaan.
Maruarar mengatakan untuk merealisasikan program 3 juta rumah akan dibentuk dua Dirjen. Sehingga, masing-masing Dirjen dapat fokus dengan pekerjaan dan tugasnya masing-masing.
Sementara itu, Nixon memaparkan BTN sejauh ini sudah mengakadkan KPR untuk 5,5 juta unit, baik melalui pembiayaan rumah subsidi, non-subsidi, KPR konvensional, hingga KPR syariah.
Ia menjelaskan ada tren angka KPR yang melonjak dilakukan oleh perempuan, yakni sebanyak 35,5%. Sementara kaum milenial yang membeli rumah pertama sebesar 76,7%.
Sektor informal kurang lebih ada 9,74% atau Rp 18 triliun. Nixon mengatakan BTN terus mengupayakan sektor ini lebih cepat ketimbang sektor formal.
"Contoh yang diberikan adalah tukang cukur asgar, itu ada asosiasinya kita kasih KPR subsidi. Driver ojek online, hingga pegawai minimarket. Lalu ternyata marbot Masjid Istiqlal belum punya rumah, sehingga kami serahkan akadnya. Lalu driver perusahaan taksi besar, tukang tambal ban, guru honorer, dan lainnya," Nixon menuturkan.
"Kalau nggak ada program KPR subsidi, dapat dipastikan mereka nggak bisa beli rumah," Nixon menambahkan.
(fab/fab)
Saksikan video di bawah ini:
