Prabowo Bagi Menteri Dalam 4 Kelompok, Ini Rincian dan Tugasnya!

1 month ago 26

Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto membagi tiga kelompok kerja kementeriannya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang diundangkan, (21/10/2024).

Dijelaskan bahwa untuk menghadapi dinamika agenda pembangunan nasional dan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien, perlu organisasi kementerian yang lincah, responsif, efektif, dan kolaboratif.

Dalam aturan ini juga terdapat dua perangkat pemerintah yang membawahi kementerian, yaitu kementerian negara, dan kementerian koordinator.

Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya.

Dalam organisasi kementerian terbaru kini dikelompokan. Yaitu Kementerian Koordinator, Kementerian Kelompok I, Kementerian Kelompok II, dan Kementerian Kelompok III. Masing-masing membawahi beberapa kementerian.

Pertama, Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya.

Tugas Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan dan koordinasi pelaksanaan inisiatif kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden

secara inklusif dan terintegrasi.

Kementerian Koordinator (Kemenko) terdiri dari :

Kemenko Bidang Politik dan Keamanan
Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Kemenko Bidang Perekonomian
Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kemenko Bidang Pangan

Kedua, Kementerian Kelompok I yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang -Undang Dasar 1945.

Kelompok I berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kelompok ini memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan/atau suburusan pemerintahan tertentu untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugasnya pun disesuaikan dengan peran kementerian dan pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Kementerian Kelompok I terdiri dari :

Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Pertahanan

Ketiga, Kementerian Kelompok II merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kelompok II juga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

kelompok ini memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan/atau suburusan pemerintahan tertentu untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Tugasnya pun disesuaikan dengan peran kementerian dan pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Kementerian Kelompok II terdiri dari :

Kementerian Agama
Kementerian Hukum
Kementerian Hak Asasi Manusia
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Kementerian Keuangan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Kementerian Kebudayaan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Sosial
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Kementerian Perindustrian
Kementerian Perdagangan
Kementerian ESDM
Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Transmigrasi
Kementerian Perhubungan
Kementerian Komunikasi dan Digital
Kementerian Pertanian
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Keempat, Kementerian Kelompok III merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Kementerian pada kelompok ini juga berada di bawah dan bertanggung jawab presiden.

Kementerian Kelompok III mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan/atau suburusan pemerintahan tertentu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berikut Kelompok III kementerian :

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kementerian Koperasi
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kementerian Pariwisata
Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemuda dan Olahraga.