3 weeks ago
15
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membentuk sebanyak 23 kementerian baru. Kementerian ini sebagian besar merupakan pecahan dari nomenklatur kementerian sebelumnya.
Banyaknya kementerian baru ini memicu pertanyaan mengenai penganggaran belanja kementerian dan lembaga di dalam APBN 2025.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa pihaknya masih harus melihat lebih lanjut mengenai penambahan kementerian baru ini.
"Nanti kita lihat kalau yang kementerian nambah," ujarnya selepas pelantikan di Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).
Ketika disinggung mengenai rencana APBN Perubahan (APBN-P), Suahasil menjawab singkat. "Nanti ya," tegasnya.
Adapun, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan pihaknya harus mempelajari lebih lanjut. Berikut ini, daftar kementerian baru di era Prabowo-Gibran:
- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
- Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan
- Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Kementerian Hak Asasi Manusia
- Kementerian Hukum
- Kementerian Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Kementerian Pendidikan Dasar, dan Menengah
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- Kementerian Kebudayaan
- Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Transmigrasi
- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Kependudukan, dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional
- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- Kementerian Koperasi
- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif
- Kementerian Desa
(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:
