Soal Dapen, OJK Mau Contoh India dan China

Badung, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa program-program dana pensiun (dapen) dua negara populasi besar, India dan Tiongkok, dapat menjadi percontohan bagi Indonesia.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, inisiatif-inisiatif dapen kedua negara tersebut sesuai dengan kondisi dalam negeri. "Itu bisa kita tiru walau nggak 100%, kita modifikasi. Inisiatif-inisiatifnya sangat relevan dengan yang kita hadapi sekarang," ujar Ogi di Padma Hotel Legian, Bali, Rabu (20/11/2024).

Ia menjelaskan India akan menerapkan produk kombinasi bernama Unified Pension Scheme (UPS). Produk ini merupakan kombinasi dari iuran pasti dan manfaat pasti.

"Itu kan kita belum ada walaupun wacana-wacana sejak dulu tuh mau dialihkan ke defined contribution. Tapi kan terbagi dua yang lama gimana, yang baru gimana. Sekarang ini ada ide kalau itu UPS ya Unified Pension Scheme di India itu akan diterapkan," pungkasnnya.

Bahkan, India juga sudah memiliki ide untuk menyiapkan anak kecil untuk memiliki dapen. Ogi mengatakan ide tersebut mungkin bakal membuat heboh di Indonesia. Di India, dapen sudah umum menjadi kebutuhan, bukan kewajiban.

Ogi membandingkan India yang mana total aset dapennya saat ini mencapai Rp8.000 triliun, sekitar 7 kali dari Indonesia yang saat ini sekitar Rp1.500 triliun. Padahal, jumlah penduduk India sekitar 5 kali lebih banyak dari Indonesia.

"Nah ini mesti kejar gimana gitu, emang harus bersama-sama nggak mungkin OJK sendiri. Kan ada porsinya itu bagian pembuat kebijakan itu adalah pemerintah," ujar Ogi.

Di Tiongkok, kata Ogi, program dapennya mirip dengan RI, ada yang wajib dari pemerintah, sukarela bagi perusahaan dan para karyawannya, dan dapen individual. Ia mengatakan dapen individual di sana didorong melalui insentif tabungan pribadi.

Ogi mengaku bahwa produk dapen di Indonesia masih sedikit. Padahal, perbankan juga menyediakan berbagai produk tabungan seperti tabungan pendidikan, tabungan perumahan, yang terkena potongan pajak.

"Nah itu kita dorong. Kita minta ke DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) create produk dong. Oke ada produk, nah belinya gimana. Harus pakai IT itu. Makanya ini kayak ayam dan telur. Tapi idenya sudah ada," ucapnya.

Lebih lanjut, Ogi mengungkapkan bahwa sebanyak 57% hingga 58% pekerja informal belum memiliki dapen.

"Pekerja informal kita kan saya bilang kemarin masih 57%-58% [belum punya dapen], masih banyak. Kalau itu ikut, semuanya ikut itu, langsung terbang [industri dapen] kita," imbuhnya.

(mkh/mkh)

Next Article OJK Mau Bikin Sentralisasi Data Dana Pensiun, Ini Fungsinya