Tegas! Prabowo Minta Menteri yang Tolak MBG Mundur, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada menterinya mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sang presiden bahkan sampai meminta menterinya mundur apabila ragu dengan program ini.

"Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya makan bergizi anak ibu hamil sangat strategis." ujar Prabowo dalam rapat kabinet perdana yang digelar Rabu, (23/10/2024).

"Kalau tidak dukung silahkan keluar dari tim," kata Prabowo.

Lantas kenapa Prabowo sampai menebar 'ancaman' ini?

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan peringatan itu wajar disampaikan oleh Prabowo. Menurut dia, program makan bergizi gratis merupakan janji kampanye yang wajib dilaksanakan.

"Karena itu janji kampanye, pantang menjilat ludah sendiri. Pasti akan dilaksanakan," kata Esther, Jumat, (25/10/2024).

Selain faktor politik, Esther menyebut Prabowo tentu sudah menghitung dampak program ini ke perekonomian. Dia berkata Indef sendiri telah melakukan riset mengenai dampak pelaksanaan program makan bergizi gratis ke perekonomian.

Dia mengatakan dari hasil riset itu, Indef menyimpulkan alokasi belanja program makan bergizi tahun 2025 dapat mendorong pertumbuhan PDB sebesar 0,06% atau sebesar Rp 14,61 triliun PDB harga berlaku tahun 2025.

Esther mengatakan pelaksanaan untuk program ini juga dapat mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,19% dan mendorong pertumbuhan upah tenaga kerja sebesar 0,39%.

Riset Indef, kata dia, memperlihatkan program MBG sudah memberikan dampak pada perekonomian di masa uji coba. Dia mengatakan dalam uji coba, MBG telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan pembukaan lapangan kerja di UMKM.

"Dalam hal ini, rata-rata penambahan pendapatan bersih per bulan pada UMKM sebesar 33,69%," kata Esther.

Senada, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty memberikan saran agar dampak perekonomian program MBG bisa lebih luas. Dia mengatakan pemerintah pusat harus menggandeng pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ini.

"Lebih bagus kalau Pemda ikut dilibatkan," kata dia.

Telisa mengatakan pelibatan Pemda dalam program ini tidak hanya berdampak pada ekonomi tapi juga efektifitas. Dia menilai Pemda adalah pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakat dan karakteristik daerahnya. Dengan demikian, pelibatan Pemda dapat membantu pemerintah dalam menentukan menu makanan hingga jumlah anggaran makanan per porsinya.

"Karena yang lebih tau masyarakatnya adalah Pemda, yang lebih tahu apa kebutuhan dan bagaimana komposisi menunya. Seperti di Jakarta dan Papua mungkin jenis dan tarif sarapannya berbeda, jadi tidak bisa digeneralisasi," ujar dia.

(haa/haa)

Next Article Setoran Pajak Seret, Dana Makan Bergizi Gratis Prabowo Bisa Terancam