Terungkap, Perempuan dan Milenial Makin Banyak Ambil KPR Rumah Sendiri

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) melaporkan telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976 hingga saat ini.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, profil penerima KPR semakin banyak berasal dari kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal.

Lebih jauh, Nixon memaparkan tren angka KPR yang melonjak dilakukan oleh perempuan, dengan kontribusi sebanyak 35,5% dari total akad Program Sejuta Rumah. Sementara kaum milenial yang membeli rumah pertama berkontribusi sebanyak 76,7% dari total porsi keseluruhan.

"Kita lihat trennya angka KPR yang dilakukan perempuan makin hari makin meningkat. Di kami program sejuta rumah 35,5% akad dilakukan perempuan. Jadi kalau perempuan dulu beli rumah tergantung suami, sekarang sudah beli sendiri," ungkap Nixon dalam Developer Gathering, dikutip Sabtu, (9/11/2024).

Sektor informal kurang lebih ada 9,74% atau Rp 18 triliun. Nixon mengatakan BTN terus mengupayakan sektor ini lebih cepat ketimbang sektor formal.

"Contoh yang diberikan adalah tukang cukur Asgar, itu ada asosiasinya kita kasih KPR subsidi. Driver ojek online, hingga pegawai minimarket. Lalu ternyata marbot Masjid Istiqlal belum punya rumah, sehingga kami serahkan akadnya. Lalu driver perusahaan taksi besar, tukang tambal ban, guru honorer, dan lainnya," Nixon menuturkan.

"Kalau nggak ada program KPR subsidi, dapat dipastikan mereka nggak bisa beli rumah," Nixon menambahkan.

Meski demikian, Ia mengaku Indonesia masih memiliki isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni.

Kajian BTN menunjukkan, isu utama perumahan di daerah dari sisi demand di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem 'by name, by address', serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan di sisi supply, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

Oleh karenanya, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

BTN juga optimis pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

(dce)

Next Article Awas, Gara-Gara Pinjol Kamu Bisa Gagal KPR! Ini Kata Bos BTN