Mentan Ungkap Masalah Ini Bisa Ganggu Target Swasembada Pangan Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto meminta Kabinet Merah Putih fokus target swasembada pangan dan ketahanan energi. Dalam merealisasikan target tersebut melibatkan kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Nah, beliau mengharapkan, meminta swasembada dalam waktu secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman di gedung Kementerian Pertanian, Selasa (22/10).

Dalam mengejar target program swasembada pangan, Kementan bersinergi dengan Kementerian BUMN untuk mengesampingkan ego sektoral.

"Hari ini, kita tidak boleh lagi egoisme sektoral. Kita kolaborasi, kita bahkan beliau mengharapkan satu komando," ungkapnya.

Menurutnya, dalam mencapai swasembada pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Kementerian Pertanian perlu bekerja sama dengan Kementerian dan lembaga terkait, termasuk BUMN.

"Kenapa? Pertanian tidak mungkin swasembada tanpa sektor lain. Saya ulangi, pertanian tidak mungkin swasembada tanpa kolaborasi sektor lain. Contoh produksi, produksi padi. Pupuk ada di PIHC," sebutnya.

"Kemudian, kalau pupuk sudah selesai, kami berproduksi, begitu produksi melimpah. Off takernya ada di Bulog. Kemudian, kalau produksi belum optimal, katakanlah ada masalah air, ada di PU," ungkapnya.

Amran melanjutkan lebih jauh, sinergi tersebut dapat berdampak luas yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Coba bayangkan, ini pupuk saja dibedah. Kalau tidak salah, 6-7 kementerian ya yang mengurusi, termasuk bupati dan gubernur. Itu yang mengurusi pupuk. Ini tidak mudah koordinasinya," jelasnya.

Bahkan ke depannya, kata Amran, pihaknya akan membuat regulasi menjadi sederhana dan mudah bergerak. Mulai dari kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral

"Mimpi Bapak Presiden gagasan besar, perintah beliau, kami dipanggil menghadap kemarin, perintah beliau paling lambat swasembada 4 tahun. Kami katakan, Insyaallah bisa dengan kolaborasi Pak Menteri BUMN, Menteri PU dan lain-lain," pungkasnya.

(dce)

Next Article Minta Tambahan Anggaran Jumbo Rp 51,7 T ke DPR, Ini Alasan Mentan