KontraS Datangi DPR, Tegaskan Tolak RUU TNI dan Polri

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambangi Komisi I dan III DPR RI untuk memberikan surat terbuka penolakan pembahasan RUU TNI dan Polri, Senin (3/3) hari ini.

Kepala Divisi Hukum KontraS Andrie Yunus menjelaskan surat penolakan itu diberikan karena RUU TNI dan Polri dianggap tak menjawab permasalahan yang ada.

"Kami menilai substansi yang kemudian dibahas atau diatur lebih lanjut dalam undang-undang revisi itu tidak mampu menjawab persoalan kultural di institusi baik TNI maupun Polri," kata Andrie di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Terkhusus RUU Polri, Andrie menilai ada potensi kewenangan kepolisian menjadi tumpang tindih dengan kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN).

Sebab, kata dia, RUU Polri mengatur penambahan kewenangan intelijen dan keamanan bagi Korps Bhayangkara.

"Di satu sisi berkenaan dengan TNI kami melihat ada upaya pengaturan perluasan jabatan sipil yang kemudian diperbolehkan begitu ya menduduki jabatan-jabatan tertentu dan diisi oleh prajurit aktif," jelas dia.

"Hal ini kami menilai sangat bermasalah dan berpotensi mengembalikan pemerintahan pada rezim orde baru atau rezim Soeharto selama 32 tahun," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan salah satu poin pembahasan dalam revisi UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI adalah terkait perubahan masa pensiun dan usul penghapusan aturan yang melarang prajurit berbisnis.

Usia pensiun prajurit diatur dalam pasal 53 UU TNI berbunyi 'Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama'.

"Itu-itu saja. Masa pensiun seputar itu," kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Teranyar, Anggota Komisi I Hasanuddin mengatakan pihaknya membuka peluang untuk memperluas pembahasan perubahan sejumlah pasal dalam RUU TNI.

Komisi I DPR hingga saat ini belum menetapkan jadwal pembahasan revisi UU tersebut meski pemerintah mengirim Surat Presiden (Surpres) untuk membahasnya.

Menurut Hasan, perluasan pembahasan masih dimungkinkan seiring dinamika pembahasan antara pemerintah dan DPR nanti.

"Mungkin ada perubahan pasal, atau penambahan dan sebagainya. Dinamika itu akan terus terjadi dalam proses nanti Panja itu bekerja antara Panja Komisi I dengan Panja pemerintah," kata Hasan saat dihubungi, Kamis (20/2).

(wis/wis)

[Gambas:Video CNN]