1 month ago
16
Jakarta, CNBC Indonesia - Oposisi Korea Selatan (Korsel) masih terus mendorong Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa untuk menggulingkan Presiden Yoon Suk Yeol. Hal ini terjadi setelah pemungutan suara penggulingan Yoon di parlemen Majelis Nasional batal pada pekan lalu.
Adapun, parlemen menjadwalkan voting pemakzulan akan kembali dilakukan pada Sabtu (14/12/2024) pukul 04:00 waktu setempat.
Dalam laporan Reuters, Jumat (13/12/2024), Pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae Myung, meminta anggota PPP untuk memilih agar Yoon digulingkan. Ia menyebut keputusan itu akan membuktikan bahwa partai yang juga menaungi Yoon itu berada dalam sisi sejarah yang benar.
"Pemungutan suara untuk memakzulkan Yoon akan mengirim kasus tersebut ke Mahkamah Konstitusi, yang memiliki waktu hingga enam bulan untuk memutuskan apakah akan mencabutnya dari jabatan atau mengembalikannya," ujarnya.
"PPP harus bergabung dan memberikan suara ya untuk pemakzulan. Sejarah akan mengingat dan mencatat keputusan Anda."
Sebelumnya, Majelis Nasional mengambil langkah menggulingkan Yoon setelah pekan lalu pemimpin 63 tahun itu menerapkan darurat militer. Yoon sendiri mengambil langkah itu setelah pihak oposisi mendorong dirinya agar diperiksa dalam skandal korupsi yang berpusat pada istrinya, Kim Keon Hee. Yoon telah meminta maaf atas skandal tersebut, namun menolak diperiksa.
Keputusan darurat militer ini pun tak bertahan lama setelah 190 dari 300 anggota Majelis Nasional memutuskan untuk membatalkan manuver Yoon itu. Setelah itu, Yoon kemudian terjebak pada sejumlah wacana pemakzulan dan penyelidikan dengan dugaan pemberontakan dan penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.
Pada Sabtu lalu, Majelis Nasional mengadakan pemungutan suara untuk memakzulkan Yoon. Namun ia selamat setelah sebagian besar anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa memboikot pemungutan suara tersebut.
Dalam pidato terbaru, Yoon kemudian mengatakan berjanji untuk 'berjuang sampai akhir' melawan upaya pemakzulannya. Ia bahkan menyebut oposisi, yang menang pada pemilihan April lalu, telah bekerja sama dengan Korea Utara (Korut) untuk mengganggu pemilihan tersebut.
Pemimpin Partai Demokrat Lee menyebut pernyataan Yoon sebagai deklarasi perang terhadap rakyat. Ia menyebut tak ada jalan lain selain memang memakzulkan Yoon.
"Itu membuktikan bahwa pemakzulan adalah cara tercepat dan paling efektif untuk mengakhiri kebingungan," tegasnya.
Kerusakan Serius
Bursa saham Korsel naik untuk sesi keempat berturut-turut pada hari Jumat dengan harapan bahwa ketidakpastian politik akan mereda setelah pemungutan suara parlemen akhir pekan ini untuk memakzulkan presiden.
Kementerian Keuangan mengatakan pihak berwenang akan menerapkan lebih banyak tindakan untuk menstabilkan pasar jika volatilitas meningkat secara berlebihan setelah hasil pemungutan suara pada hari Sabtu.
Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul mengatakan kepada parlemen bahwa telah terjadi 'kerusakan serius' pada posisi diplomatik Korsel karena dekrit darurat militer.
Seorang diplomat Barat di Seoul mengatakan kepada Reuters bahwa pertemuan tingkat kerja dengan mitra Korsel sebagian besar terus berlanjut tanpa terpengaruh oleh krisis politik. Namun, komunitas diplomatik mengamati dengan seksama situasinya di Negeri Ginseng itu .
"Saya memberi tahu Yoon dalam rapat kabinet singkat sebelum deklarasi bahwa langkah tersebut akan berdampak diplomatik dan berpotensi membatalkan banyak pencapaian dalam beberapa dekade sejak berdirinya Korsel," tuturnya.
(luc/luc)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Kasus Darurat Militer, Polisi Geledah Kantor Presiden Yoon
Next Article Parlemen Korsel Serukan Pemakzulan Presiden Usai Geger Darurat Militer
