3 weeks ago
10
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan mengungkapkan arah strategi pembiayaan anggaran pada 2025 yang didominasi penerbitan SBN meski mengalami perlambatan, sedangkan yang dalam bentuk pinjaman meningkat drastis.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan, strategi pembiayaan anggaran 2025 tetap mengacu pada dua aspek, yakni secara makro dan mikro.
Dari sisi makro, strategi pembiayaan anggaran 2025 masih mengacu pada upaya menjaga stabilitas dan kondusifitas pasar surat utang negara, sambil menjaga kinerja perekonomian tetap kuat dan APBN tetap sehat.
"Oleh karena itu, tentu pemerintah akan terus jaga kinerja perekonomian dan fiskal," kata Suminto di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Sementara itu, secara mikro, strategi Kementerian Keuangan ia tekankan harus terus menjaga diservikasi instrumen dan perluasan basis investor, termasuk pendalaman pasar pembiayaan.
"Sehingga dukungan dan daya serap pasar domestik juga akan makin kuat yang akan mendukung stabilitas dan kinerja pasar SBN domestik," ujarnya.
Di sisi lain, Suminto menegaskan strategi pembiayaan Kementerian Keuangan tentu akan terus fleksibel dan oportunistik dari sisi besaran penerbitan, timing, hingga komposisi currency, maupun instrumen.
"Itu akan memberikan operating environment yang baik bagi pasar SBN kita untuk dukung pasar SBN yang kondusif dan stabil," ungkap Suminto.
Sebagai informasi, pembiayaan utang pada 2025 terdiri dari penerbitan SBN neto sebesar Rp 642,56 triliun. Nilai itu cenderung lebih rendah dibandingkan target penerbitan SBN pada 2024 sebesar Rp 666,4 triliun.
Selain SBN, pembiayaan utang juga berasal dari pinjaman neto yang senilai Rp 133,3 triliun, naik dari target 2024 senilai Rp 18,4 triliun. Pinjaman itu terdiri dari Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) sebesar Rp 11,77 triliun, yang digunakan untuk pembayaran cicilan pokok sebesar Rp 6,6 miliar, dan yang digunakan hanya senilai Rp 5,17 triliun.
Lalu, Pinjaman Luar Negeri (Neto) Rp 128,13 triliun. Terdiri dari Pinjaman Tunai Rp 80 triliun, Pinjaman Kegiatan Rp 125,52 triliun untuk kementerian/lembaga (K/L) pusat, Rp 1,59 triliun untuk kegiatan yang diteruskan dalam bentuk hibah, dan Pinjaman ke BUMN/Pemda: Rp 9,3 triliun. Total ini dikurangi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp 88,36 triliun.
(arj/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Staf Sri Mulyani Jawab Soal PPN 12% Hingga Kesehatan APBN RI
Next Article APBN 2025 Tekor Rp616 T, Prabowo Tambal Pakai Instrumen Ini
