1 month ago
18
Jakarta, CNBC Indonesia - Media pemerintah Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), pada Senin (16/12/2024) melaporkan untuk pertama kalinya mengenai pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Media itu menyebutnya sebagai "pemimpin pemberontakan" yang mencoba menerapkan hukum darurat militer.
Laporan tersebut muncul hampir dua hari setelah parlemen Korea Selatan memberikan suara untuk memakzulkan Yoon, menuduhnya melanggar konstitusi.
Dalam laporan singkatnya, KCNA menggambarkan situasi politik di Korea Selatan dengan nada kritis namun tanpa memberikan kutipan dari pejabat Korut. Media tersebut mengeklaim bahwa Yoon berupaya mengalihkan tanggung jawab atas "deklarasi hukum darurat militer yang bodoh" kepada partai oposisi.
KCNA menyatakan bahwa penyelidikan terhadap Presiden Yoon dan para pendukungnya sedang berlangsung.
"Investigasi terhadap Yoon Suk Yeol, pemimpin pemberontakan, dan komplotannya sedang dilakukan," tulis laporan itu, sebagaimana dikutip AFP.
KCNA juga menambahkan bahwa "Pengadilan Konstitusi boneka akan memutuskan" apakah Yoon akan diberhentikan secara permanen.
Media pemerintah Korea Utara sering menggunakan istilah "boneka" untuk menggambarkan pemerintah Korea Selatan dan sekutunya, Amerika Serikat. Namun, laporan KCNA kali ini cukup singkat, hanya terdiri dari kurang dari selusin kalimat, dan tidak memberikan pandangan lebih dalam mengenai implikasi politik dari pemakzulan Yoon.
Adapun deklarasi darurat militer yang diumumkan oleh Yoon pada 3 Desember lalu baru mendapat tanggapan resmi dari Korea Utara sekitar seminggu setelahnya. Dalam laporan sebelumnya, KCNA menyebut situasi Korea Selatan "kacau" akibat keputusan tersebut.
Deklarasi tersebut, yang diklaim sebagai langkah darurat oleh Yoon untuk mengendalikan situasi domestik, justru menuai kritik luas dari partai oposisi dan publik Korea Selatan. Oposisi menuduh langkah itu sebagai ancaman terhadap demokrasi, sementara beberapa kelompok masyarakat melihatnya sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Pemakzulan Yoon menjadi momen kritis bagi politik Korea Selatan. Dengan Pengadilan Konstitusi yang akan memutuskan nasibnya, Korea Selatan tengah berada di tengah periode ketidakpastian politik. Di sisi lain, Korea Utara memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat narasi negatifnya terhadap pemerintah Seoul, menyoroti apa yang mereka anggap sebagai kegagalan sistem demokrasi Korea Selatan.
(luc/luc)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Korsel Chaos! Presiden Yoon Terhindar Dari Pemakzulan Pertama
Next Article Parlemen Korsel Serukan Pemakzulan Presiden Usai Geger Darurat Militer
