MK Korsel Mulai Tinjau Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, Ini Tahapnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memulai peninjauan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu pada Senin (16/12/2024). Proses ini diikuti oleh pengumuman bahwa tim investigasi gabungan akan memanggil Yoon untuk diinterogasi minggu ini, menambah panas situasi politik di negara tersebut.

Pemakzulan Yoon, yang diajukan oleh parlemen yang didominasi oposisi dan disetujui pada Sabtu, kini memasuki tahap krusial di Mahkamah Konstitusi. Pengadilan memiliki waktu hingga 6 bulan untuk memutuskan apakah akan mencabut jabatan presiden dari Yoon atau mengembalikannya ke kursi kepemimpinan.

Dilansir Reuters, semua enam hakim yang saat ini menjabat di Mahkamah Konstitusi menghadiri sidang pertama untuk membahas prosedur dan pelaksanaan argumentasi hukum. Hakim Kim Hyung-du menyatakan bahwa pembahasan ini penting untuk memastikan kelancaran proses.

Sebagai perbandingan, dalam kasus pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada 2017, Mahkamah Konstitusi memulai argumen lisan tiga minggu setelah parlemen memberikan suara pemakzulan. Pengadilan saat itu memerlukan waktu tiga bulan untuk mencapai putusan akhir yang mencabut jabatan Park.

Yoon Suk Yeol bersama sejumlah pejabat seniornya menghadapi kemungkinan dakwaan atas pemberontakan terkait deklarasi darurat militer yang berumur pendek. Deklarasi ini dianggap melanggar konstitusi dan memicu kemarahan politik yang meluas.

Menurut seorang pejabat kepolisian, tim investigasi gabungan yang terdiri dari polisi, kementerian pertahanan, dan badan antikorupsi akan memanggil Yoon untuk diinterogasi pada Rabu pukul 10 pagi waktu setempat.

Namun, pada Minggu, Yoon tidak menghadiri panggilan terpisah dari kantor kejaksaan dengan alasan masih membentuk tim hukum untuk membela dirinya.

Respons Pemerintahan Sementara

Di tengah ketidakstabilan ini, Perdana Menteri Han Duck-soo, yang menjabat sebagai presiden sementara, bergerak cepat untuk meyakinkan mitra internasional dan menenangkan pasar keuangan. Han berbicara melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Minggu, menegaskan komitmen Korea Selatan untuk melanjutkan kebijakan luar negeri dan keamanan yang berbasis pada aliansi kedua negara.

Sementara itu, para pemimpin keuangan Korea Selatan, termasuk menteri keuangan dan gubernur Bank of Korea, bertemu untuk memastikan pemantauan pasar keuangan dan valuta asing secara menyeluruh. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian politik.

Indeks saham KOSPI Korea Selatan naik untuk sesi kelima berturut-turut pada Senin, mencapai level tertinggi dalam lebih dari dua minggu. Para analis mencatat bahwa langkah stabilisasi oleh otoritas keuangan membantu meredakan kekhawatiran pasar meski situasi politik masih belum pasti.

(luc/luc)

Next Article Parlemen Korsel Serukan Pemakzulan Presiden Usai Geger Darurat Militer