Bos Badan Pangan Ingatkan Perintah Menteri Tito Soal Beras, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta Pemerintah Daerah aktif mengisi cadangan beras di wilayah masing-masing. Langkah itu, kata dia, diperlukan untuk menjaga kestabilan harga pangan, salah satunya dengan ketersediaan yang terjaga dan stabil.

Hal itu disampaikannya saat konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan di kantornya, Senin (16/12/2024). Dalam kesempatan itu, Arief menegaskan, tidak ada kenaikan atau bahkan pengenaan PPN atas bahan pangan penting dan strategis alias sembako. Yaitu, beras, jagung, kedelai, bawang merah dan bawang putih, semua jenis capai, ayam, telur ayam, dan daging ruminansia. 

"Pemerintah memberikan insentif, di pangan kebijakannya demikian. Jadi kita mau mendorong, Pak Presiden kan menyampaikan harus swasembada. Kemudian, swasembada produksi dalam negeri. Ya kita harus memberikan stimulasi untuk itu," katanya.

"Pak Menteri Pertanian juga menyampaikan bahwa kesejahteraan petani ini menjadi fokus. Jangan sampai produksi berlimpah tapi standby buyernya tidak siap. Jadi ini haru dari hulu ke hilir, end to end," tambah Erif.

Saat ini, imbuh dia, cadangan beras pemerintah yang ada di gudang Perum Bulog mencapai 2 juta ton. 

"Pak Prabowo juga sampaikan ini cadangan pangan terbesar selama beberapa tahun terakhir. Jadi walaupun Desember-Januari itu produksi memang di bawah, karena kita memang masih banyak, hari ini kita bisa menstabilkan harga, khususnya beras. Ini salah satu di mana biasanya waktu harganya tinggi. Tapi harganya sangat baik, relatif lebih stabil karena cadangan pemerintah itu ada," jelas Arief.

"Kita mengimbau juga bersama pak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bahwa pemerintah harusnya punya neraca pangan daerah masing-masing. Jadi ada daerah produsen ada daerah konsumen. Jakarta daerah konsumen, jadi sudah menghitung. Misalnya BUMD pangannya sudah tahu bahwa kebutuhan berasnya 90 ribu ton, kemudian berapa yang diambil dari daerah mana, berapa yang dicadangkan," ucapnya.

Karena itu, tukasnya, masing-masing pemerintah daerah itu sebenarnya juga bertanggung jawab atas pangan di daerahnya masing-masing.

(dce/dce)

Next Article Blusukan ke Alor, Jokowi Akui Harga Sembako Lebih Mahal dari Jawa