Panas Ancaman Perang Dagang Jilid II AS Vs China, KKP Mulai Siap-Siap

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai perang dagang yang terus memanas antara Amerika Serikat (AS) dan China membuka peluang besar bagi Indonesia, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistyo dalam Konferensi Pers di kantor KKP, Senin (16/12/2024).

Menurutnya, konflik dagang antara dua negara ekonomi terbesar dunia itu menciptakan peluang strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan RI di pasar global, sekaligus juga mengisi celah di rantai pasok global.

"Kalau kita mencari nilai positif, harus kita cari. Kami sedang menggali apa yang bisa mereka kerjasamakan untuk diproduksi di Indonesia sehingga nanti bisa diekspor ke negara lain," kata Budi.

Dia menjelaskan, Indonesia memiliki keunggulan dari segi ketersediaan bahan baku, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Bahkan katanya, sebagian besar bahan baku yang dibutuhkan industri produk kelautan dan perikanan tersedia di Indonesia. Kondisi ini menjadi daya tarik bagi industri global, terutama yang terdampak ketegangan perdagangan AS-China, untuk berinvestasi dan memindahkan produksinya ke Indonesia.

KKP, lanjut Budi, saat ini tengah menjajaki peluang untuk menarik industri global agar berproduksi di Indonesia. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ekspor produk kelautan dan perikanan RI, tetapi juga untuk memperkuat kinerja perdagangan dan produksi domestik.

"Sehingga hal yang kira-kira sedang berkembang kita akan mencari celah-celah positifnya, demi mendapatkan benefit untuk kinerja perdagangan atau kinerja ekspor, ataupun produksi perikanan di Indonesia. Itu yang kami cari," ucapnya.

KKP optimistis, dengan memanfaatkan peluang yang muncul dari konflik dagang ini, Indonesia berpotensi memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri kelautan dan perikanan global.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengungkapkan tengah mengantisipasi disrupsi atau hambatan perdagangan global seiring dengan komitmen presiden terpilih AS Donald Trump untuk mengenakan tarif bea masuk dan pajak yang lebih tinggi untuk China, Kanada dan Meksiko. Kebijakan Trump ini ditranslasikan sebagai perang dagang jilid II.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Trump sudah beberapa kali mengancam pemberian tarif 100% kepada negara-negara BRICS, seperti, Brasil, dan India. Sementara itu, tarif 60% akan dikenakan kepada China.

"Jadi instrumen keuangan terutama perdagangan tarif itu menjadi instrumen proxy dari persaingan dan ketegangan politik maupun keamanan global. Ini pasti berdampak langsung ke ekonomi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu (11/12/2024).

(dce)

Next Article Genderang "Perang" Baru AS-China Mulai, Siap-Siap Xi Jinping Murka