1 month ago
14
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) kembali memberikan perkembangan terbaru terkait situasi di Myanmar, termasuk terkait kemungkinan sanksi untuk Negeri Seribu Pagoda itu.
Melalui Juru Bicara Kemlu, Roy Soemirat, Senin (16/12/2024), Indonesia dan ASEAN tidak berada dalam posisi berencana untuk menjatuhkan sanksi untuk Myanmar, meski negara itu belum memenuhi five point consensus yang telah disepakati 2021 lalu.
"Indonesia tidak dalam posisi menjatuhkan sanksi di luar forum Dewan Keamanan (DK) PBB," tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa sanksi merupakan hal yang tidak mudah untuk diterapkan. Pasalnya, sanksi dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat di negara yang dijatuhi sanksi.
"Sanksi harus diterapkan dengan terukur dan terarah. Jadi sanksi tidak bisa diterapkan secara membabi buta," tambahnya.
"Selain itu, pemberlakuan sanksi melalui DK PBB itu juga harus terus di-review."
Lebih lanjut, Roy memaparkan bahwa saat ini negara ASEAN telah memberikan tugas kepada Myanmar untuk mengadakan dialog yang inklusif antara pihak-pihak yang bertikai. Namun secara implementasi, hal ini masih sulit dilakukan lantaran banyaknya pihak yang meminta adanya syarat-syarat tertentu sebelum dialog dilakulan
"Setidaknya bisa duduk bareng dulu. Namun memang banyak pihak dalam konflik yang masih memberikan prekondisi untuk terjadinya dialog," tambahnya.
Maka itu, Roy memaparkan bahwa Indonesia dan ASEAN masih terus berupaya mendorong semua pihak yang bertikai untuk paling tidak duduk bersama terlebih dahulu sebagai awalan pembicaraan perdamaian.
"Jadi sekarang kita berada dalam posisi bahwa prekondisi ini bukanlah hal yang sustainable untuk dilakukan karena dapat membuat diskusi ini jalan ditempat."
Myanmar berada dalam perang saudara sejak junta militer pimpinan Min Aung Hlaing mengkudeta pemerintahan sipil pada Februari 2021. Kudeta, yang terjadi pada bulan Februari 2021 memicu reaksi publik yang besar, dengan demonstrasi besar-besaran yang menolaknya, yang kemudian dibubarkan secara brutal.
Ini kemudian memicu reaksi keras dari beberapa milisi etnis di Negeri Seribu Pagoda seperti Kachin dan Arakan. Mereka mulai melancarkan perlawanan terhadap rezim junta yang dianggap tidak demokratis.
(luc/luc)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Pengusaha Cemas PPN 12% Bikin RI Punya PPN Tertinggi di ASEAN
Next Article Horor Perang Saudara di Tetangga RI, Ratusan Sekolah dan Kampus Dibom
